Surabaya (KN) – Sesuai jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, sebanyak 19 daerah akan menggelar puilkada pada Desember 2015. Namun, 13 daerah terancam molor pada 2017, karena dana untuk pilkada di Jatim yang baru 6 daerah. Sedangkan 13 daerah lainnya belum melakukan penandatangan naskah perjanjian belanja hibah daerah (NPHD).
Bagi bupati atau walikoya yang belum melakukan penandatangan NPHD, pilkada di daerah tersebut terancam akan dimundurkan dan ikut gelombang pilkada di Tahun 2017.
“Yang sudah NPHD dan duitnya sudah turun baru 6 daerah,” kata Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Eko Sasmito, Kamis (14/5/2015).
Sebanyak 6 daerah yang sudah melakukan penandatangan NPHD yakni, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Tuban.
Sedangkan 13 daerah yang belum siap mencairkan dana untuk pilkada yakni, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten pacitan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang dan Kabupaten Banyuwangi.
“Prinsipnya ada laporannya dalam minggu ini. Ada yang bupati dan walikotanya kel luar daerah dan belum bisa datang. Ada yang sudah dipersiapkan di bagian hukum. Ada yang masih berdebat di angka. Varian belum NPHD diantaranya seperti itu,” tuturnya.
Mantan Ketua KPU Kota Surabaya ini menerangkan, batas akhir kejelasan penandatangan NPHD sampai 18 Mei 2015. KPU Jatim pun sudah memerintahkan ke KPU kabupaten dan kota untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah di daerahnya masing-masing. (wan)