Jakarta,mediakorannusantara.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait tindak pidana korupsi (TPK) yang dilakukan mantan Bupati Kapuas, Ben Brahim S Bahas (BBSB) dan istrinya Ary Egahni Ben Bahat (AE).
“Satu saksi yang diperiksa adalah petinggi lembaga survei politik atas nama Fauny Hidayat (Direktur Keuangan PT Indikator Politik Indonesia),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya , Rabu (28/6/2023).
Lanjut Ali, saksi diperiksa untuk pendalaman soal aliran uang yang dipergunakan untuk pembiayaan polling survey pencalonan kepala daerah terhadap BBSB danAE.
Sebelumnya, KPK menetapkan dua orang Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan anggaran dan penerimaan suap di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kedua Tersangka tersebut yaitu BBSB Bupati Kapuas periode 2013 sampai 2018 dan 2018 sampai 2023, serta AE Anggota DPR RI.
KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada para Tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 28 Maret sampai 16 April 2023. Penahanan dilakukan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.
Dalam konstruksi perkara ini Tersangka BBSB diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab. Kapuas dan beberapa pihak swasta. Kemudian Tersangka AE diduga aktif turut campur dalam proses pemerintahan antara lain dengan memerintahkan beberapa Kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah. Dimana sumber uangnya berasal dari berbagai pos anggaran resmi pada SKPD di lingkungan Pemkab. Kapuas.
Fasilitas dan sejumlah uang yang diterima BBSB digunakan antara lain untuk biaya operasional dalam pemilihan Bupati Kapuas, pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah, serta keikutsertaan AE dalam pemilihan anggota legislatif DPR RI pada 2019.(wan/an)