Surabaya (KN) – DPC Partai Demokrat Surabaya akan mendesak pimpinan DPRD Surabaya untuk mereposisi ketua dewan, jika surat pemecatan dari DPP sudah turun. Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya, Dadik Risdiyanto berharap pimpinan dewan lainnya (Wakil ketua) merespon tuntutan Fraksinya. “tetap kita desak supaya bisa dilakukan pergantian, saya harap pimpinan lain merespon” ujarnya.
Ia menegaskan, meski Anas Urbaningrum telah mengundurkan diri dari jabatannnya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, namun bila pemecatan Wisnu Wardhana dan Agus Santoso telah ditandatangani sebelumnya tetap dianggap sah. “Jika ditandatangani sebelumnya, Anas Ubaningrum masih sah sebagai ketua Umum,” tegasnya.
Dadik siap menghadapi WW, jika ketua DPRD Surabaya tersebut dalam mempertahankan jabatannnya mengajukan gugatan hukum. Namun, ia menegaskan, semestinya Wisnu Wardhana tdiak melakukan perlawanan, karena pergantian dilakukan sesuai mekanisme partai. “kalau partai tidak menginginkan dia lagi harus legowo. Sebagai kader demokrat harus gentlemen” tegas Dadik.
Apalagi, lanjut dia, seorang Ketua DPRD harus mewakili partai, dan harus menjadi anggota fraksi, Jika tidak, ia justru mempertanyakan yang bersangkutan mewakili siapa.
Ditanya, kemungkinan surat reposisi yang masuk tidak dihambat Ketua DPRD Surabaya, yang tidak lain Wisnu Wardhana sendiri. Dadik mengatakan, bila pimpinan dewan sifatnya kolektif kolegial. “Mekanismenya tidak begitu. Tidak boleh pimpinan dewan dikangkangi (dikuasai) sendiri. Apa WW itu komisaris perusahaan, kan tidak” terangnya.
Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya ini menilai, pememecatan WW dan Agus santoso sebagai kader partai bukan semata-mata kehendak partai, namun dilatar belakangi ketidak loyalan mereka terhadap partai. “Bukan keinginan partai, tapi WW tidak loyal dari partai” ungkapnya.
Dadik menambahkan, untuk memudahkan reposisi Wisnu wardhana dan Agus santoso, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan beberapa fraksi di dewan. (anto)
Foto : Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya, Dadik Risdiyanto