Jakarta, mediakorannusantara.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan secara ketat melakukan pengawasan atas pengelolaan pasar dan pasokan Produk Dalam Negeri (PDN).
Hal itu, diungkapkan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari, saat penutupan acara Business Matching Tahap III yang bertajuk “Peran Rantai Pasok dalam Negeri untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).
“Kami nantinya juga akan berkoordinasi atau bekerja sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian,” kata Agustina.
Instruksi Presiden (Inpres) memang menugaskan BPKP untuk mengawal seluruh proses kebijakan afirmasi program Bangga Buatan Indonesia (BBI) ini, agar sukses terlaksana.
Namun begitu, Agustina pun meminta agar seluruh pihak tidak perlu khawatir terkait pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, yang dikatakannya bukan untuk menakut-nakuti. Melainkan agar program dan kebijakan tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuannya.
Berdasarkan hasil simulasi Badan Pusat Statistik (BPS), pembelian PDN senilai Rp400 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67- 1,71 persen. Sehingga, jika pada 2021 terdapat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen, maka dengan penggunaan PDN, ekonomi Indonesia bisa naik hingga 5,36 hingga 5,4 persen.
Hasil pengawasan BPKP hingga 31 Mei 2022, isu PDN ini sangat longgar sehingga kurang dapat menjadi acuan dalam mengukur kinerja kebijakan dan kepatuhan atas Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).
Sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ) meski masih belum efektif, namun dianggap turut menjadi instrumen pemantauan kepatuhan dan kinerja P3DN. Rangkaian Business Matching dikatakannya juga memerlukan pemantauan yang berkelanjutan untuk dapat terealisasi sesuai dengan komitmen.
Guna Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Pemerintah menggelar Business Matching atau Temu Bisnis Tahap III dengan tema “Peran Rantai Pasok dalam Negeri untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)” di Jakarta Convention Center, 30-31 Mei 2022.
Pada Business Matching tahap III ini, Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemerintah Daerah memberikan komitmennya terkait pengadaan barang dan jasa dengan belanja produk dalam negeri, khususnya produk UMKM.
Tujuan pelaksanaan program itu adalah untuk merealisasikan belanja sebesar minimal Rp400 triliun di akhir Mei 2022.
Business Matching pun digelar untuk mendapatkan gambaran dan informasi mengenai kebutuhan K/L, Pemerintah Daerah (Pemda) dan BUMN dalam hal ketersediaan dan pasokan PDN sesuai kebutuhan. Termasuk dukungan perguruan tinggi dan sekolah vokasi dalam melakukan inovasi produk yang berkualitas dan memiliki daya saing. (wan/inf)