Surabaya (KN) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan penandatangan Nota Kesepahaman dengan 39 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jatim, tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi di Kantor BPK Perwakilan Jatim Jl Raya Juanda, Kamis (19/5). Penandatanganan Nota Kesepakatan ini untuk kemudahan akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyambut baik kerjasama BPK RI terhadap Pemprov Jatim, serta sistem E-Controlling yang merupakan tindak lanjut dari penandatangan ini. Soekarwo mengatakan, upaya yang dilakukan BPK RI ini dapat mewujudkan ketertiban pemerintahan dalam pembukuan dan pelaporan keuangan. Ini merupakan gagasan yang sangat tepat dan cerdas.
Menurutnya, langkah yang dilakukan BPK RI ini adalah bentuk sekuritas atau pengamanan ketika masa jabatan berakhir. Manfaatnya tentu saja dapat menuntun ke jalan yang benar. ”Jangan sampai pensiun pekerjaan tapi perkara tidak pensiun. Malah berurusan dengan KPK,” ujarnya.
Gubernur Jatim Soekarwo menjelaskan, potensi korupsi yang sering terjadi adalah melalui dana hibah. Tapi dengan adanya sistem ini, dana hibah harus dijelaskan secara rinci siapa penerima serta dimana rumahnya. “Sistem, ini sangat bagus, tapi kalo jujur (kalimat) bagusnya sangat berat disebut,” kata Pakde Karwo sebutan akrab Gubernur Soekarwo seraya disambut tawa para Bupati/Walikota yang datang diacara ini.
Dijumpai dalam kesempatan yang sama, Ketua BPK RI Drs Hadi Poernomo, Ak mengatakan, Penandatangan Nota Kesepahaman ini merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan sinergi antara BPK RI dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk diantaranya dengan Pemerintah Daerah. Rencananya penandatangan Nota Kesepahaman ini akan berakhir pada bulan Agustus tahun 2011mendatang.
Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK RI mendapat kewenangan meminta data atau dokumen kepada pihak yang diperiksa (auditee) dan pihak lain yang terkait. Untuk mempermudah perolehan data dan dokumen, BPK RI memprakarsai pembentukan pusat data dengan auditee melalui strategi link and match.
Hadi Poernomo menjelaskan, Pusat data tersebut menggabungkan data elektronik BPK RI (E-BPK) dengan data elektronik auditee (E-Auditee). Melalui pusat data tersebut, BPK RI dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. ”Dengan cara ini, monitoring kuagan negara akan semakin kuat dan pemeriksaan BPK RI ini akan semakin efektif dan efisien,” ujarnya.
Diharapkan melalui monitoring tersebut akan memberikan manfaat dapat mengurangi KKN secara sistemik, mendukung optimalisasi penerimaan negara, serta mendukung efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara. ”Jika dapat terealisasi, maka optimalisasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara akan lebih terwujud, sehingga diharapkan dapat mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim dengan para pimpinan Pemerintah Daerah. Kegiatan disaksikan oleh Ketua BPK RI Drs Hadi Poernomo, Ak, Anggota V BPK RI Drs. Sapto Amal Damandari, Ak, CPA, Anggota IV BPK RI Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum, Gubernur Jatim, Pimpinan DPRD, pimpinan instansi vertikal Provinsi Jatim, dan para pejabat di lingkungan BPK RI.
Setelah penandatangan, BPK RI telah menandatangani 838 nota kesepahaman yakni DPRD sebanyak 514, BPK luar negeri 13, Lembaga Negara 6, Kementerian 34, Non kementerian 39, BUMN 87, Pemerintah daerah 145, termasuk diantaranya 311 nota kesepahaman tentang pengembangan dan pengelolaan informasi untuk akses data. (rif)