Blitar (KN) – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Blitar mengakui ada sembilan anggota dewan yang tidak mengikuti tes urine yang digelar beberapa waktu lalu, sementara untuk pejabat eksekutif belum dilakukan tes. Sembilan anngota dewan tersebut diduga terindikasi narkoba seingga mereka takut untuk menjalani tes urine. “Ini masih indikasi lho (menggunakan narkoba), karena mereka belum di tes urine. Kami akan secepatnya melakukan penyelidikan. Dan jika terbukti akan kami limpahkan ke kepolisian,” ujar Kepala BNN Kabupaten Blitar, AKBP Henry Siswanto.
Anehnya, meski mengaku belum dites urine, namun pihaknya telah melakukan pendekatan rehabilitasi terhadap anggota legislatif tersebut. Bahkan akan melimpahkan kasus tersebut ke jalur hukum bila ada yang terbukti sebagai pengedar. “Kami sedang melakukan pendekatan rehabilitasi dan melakukan penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya.
Padahal sesuai tradisi pembinaan, konsep rehabilitasi hanya berlaku untuk orang-orang yang positif sebagai pecandu narkoba. Dari data yang dihimpun, uji air seni terhadap 50 anggota dewan Kabupaten Blitar berlangsung pada 2 Juni 2012 lalu.
Dalam kesempatan itu, Henry juga mengatakan hasil tes urine bisa disampaikan publik, dengan catatan pembuktianya sudah jelas. Ia juga tidak membantah telah mendapat bantuan alat tes urine dari Bupati Blitar. “Kalau masih indikasi tentu tidak kami sampaikan,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Edy Masna Nurohman, mengaku belum mendengar hal itu. Namun jika apa yang disampaikan BNN benar, politisi Partai Demokrat itu mendesak BNN menyampaikan secara transparan. “Agar tidak menimbulkan fitnah, sebaiknya BNN menyampaikan secara transparan,” ujarnya. (red)