Surabaya (KN) – Buruknya kinerja pemerintah kota (Pemkot) Surabaya, di era kepemimpinan Walikota Tri Rismaharini menuai kritikan. Tak hanya pihak lain yang melontakan kritik terhadap lemahnya kinerja Pemkot Surabaya. Kali ini justru Wakil Walikota Surabaya, Bambang DH yang melontarkan kritik buruknya kinerja Pemkot saat ini. Mantan Walikota Surabaya ini menilai, semenjak dirinya tidak lagi menjadi Walikota, kinerja pemerintah kota banyak mengalami kemunduran dan amburadul.
Menurut Bambang DH, indikasi buruknya kinerja Pemkot bisa dinilai dari banyak aspek. Salah satunya bisa dilihat dari rendahnya serapan penggunaan Anggaran APBD dalam beberapa tahun terakhir.
“Dulu saat saya menjadi Walikota serapanya anggaran cukup bagus. Tapi saat ini bukanya lebih baik malah tambah parah,” ujar Bambang DH saat ditemui wartawan usai launching Koran Madura di Rumah Makan Taman Apsari, Rabu (5/12).
Lebih lanjut, politisi PDIP yang kini menjabat Wakil Walikota Surabaya ini membandingkan ketika dirinya msih menjadi orang nomor satu di Surabaya. Ia DH menceritakan ketika ia masih menjabat sebagai Walikota Surabaya, dirinya selalu tepat waktu dalam melakukan pengesahan APBD Surabaya. Maka tidak mengherankan jika kemudian Surabaya kerap mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. “Jika pengesahan bisa tepat waktu, itu dapat dijadikan stimulus fiskal yang salah manfaatnya mampu menyerap tenaga kerja di Surabaya,” tandasnya.
Oleh karena itu, dia menengarai ada beberapa kendala yang dihadapi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surabaya. diantaranya soal lambanya pengurusan ijin yang kerap dikeluhkan masyarakat. “Untuk masalah itu saya sudah panggil pak Agus Imam Sonhaji (Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, red), Erick Cahyadi (Kabag Bina Program, red) serta Hendro Gunawan (Bappeko) untuk menanyakan permasalahan yang dihadapinya serta memberikan solusinya, jika dulu bisa cepat kenapa sekarang jadi lama?,” sesal bambang DH.
Dia kemudian mencontohkan proses pembangunan box culvert yang mengelilingi Balaikota saat ini. Menurutnya, rencana pembangunan box culvert tersebut sudah direncanakan sejak tahun 2010. Tapi entah dengan alasan apa pembangunanya baru bisa direalisasikan sekarang.
“Pesan saya, jika memang proyeknya transparan, tidak fiktif dan tidak ada mark up maka SKPD terkait tidak usah takut mengeksekusi, kalau memang ada keraguan ya tanyakan langsung ke pusat,” tandasnya.
Apalagi selama ini pejabat dilingkungan Pemot Surabaya juga menerima penghasilan yang cukup besar. Untuk itu, dengan pendapatan yang sudah lebih dari cukup, maka harus diimbanggi dengan kinerja yang maksimal dalam mmemberikan pelayanan terhadap masyarakat. “Pemimpin harus bsa membuat masalah yang rumit menjadi sederhana, jangan malah sebaliknya,” katanya.
Sementara Ketua Komisi A (hukum dan pemeritahan) DPRD Surabaya, Armudji, menegaskan kalangan legislatif tidak bisa disalahkan atas lambatnya pengesahan RAPBD Surabaya. “Agar kejadian semacam ini tidak terjadi lagi, dewan meminta pemerintah kota serius memperhatikan masalah ini,” ujar Armudji.
Selain itu, politisi yang telah menjabat sebagai anggota dewan selama tiga periode ini juga mengharapkan supaya RAPBD yang diserahkan ke DPRD Sudah benar-benar fix.
Seperti diketahui, serapan anggaran tahun 2012 di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot Surabaya hingga triwulan ke tiga, hanya mencapai sekitar 31,36 persen. Lemahnya serapan anggaran itu yang sangat disesalkan oleh Wakil Walikota Surabaya Bambang DH. (anto)
Foto : Bambang DH