Anwar Sadad dalam sarasehan politik yang diselenggarakan oleh Badko HMI Jawa Timur, Senin (25/4/2022).
Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Mobilisasi massa untuk meraih kesuksesan pada setiap Pemilihan Umum (Pemilu), telah menyederhanakan arti penting dalam berpolitik.Padahal, politik itu tidak hanya merebut kekuasaan, tetapi harus mengabdi dan berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat.
Hal itu dikatakan oleh Ketua DPD Gerindra Jawa Timur , Anwar Sadad saat berpidato dalam sarasehan politik yang diselenggarakan oleh Badko HMI Jawa Timur, Senin (25/4/2022).
”Satu hal yang penting, bahwa politik tidak bisa dimaknai hanya sekedar merebut kekuasaan. Pada partai politik kadang-kadang sibuk memikirkan bagaimana perebutan kekuasaan. Bagaimana mendapatkan sebanyak mungkin kursi apakah lembaga eksekutif maupun legislative, tetapi yang seringkali diabaikan adalah bagaimana mereka bersinergi dengan semua kekuatan bangsa untuk mengelola kekuasaan,” katanya.
Politisi partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD Jawa Timur itu mengungkapkan, dalam politik tidak hanya peran legislative saja yang harus ditekankan. Tetapi, ruang diskusi antara lembaga legislatif dan eksekutif juga harus terbangun, agar terbuka ruang untuk mengelola kekuasaan yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.
“Kemudian, inilah yang segera penting karena kursi DPRD Jawa Timur hanya 120 kursi. Nggak mungkin anda semua kalau ada yang berperan merebut kekuasaan legislatif di pemerintahan, tetapi tidak kalah pentingnya mereka yang di pemerintahan itu haruslah membuka ruang dialog untuk kita semuanya bersama-sama mengelola kekuasaan,” kata pria yang digadang-gadang akan maju di Pilgub Jatim 2024 itu.
Dikatakan anggota DPRD Jatim dari Dapil Pasuruan itu, yang lebih penting dalam berpolitik adalah mewujudkan cita-cita proklamasi. Yakni mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa Indonesia.
Semangat itu, kata Sadad, yang harus dijaga dan dikobarkan dalam dada dan pikiran para politisi. “Berpolitik itu adalah alat kita untuk memenuhi cita-cita proklamasi ya mewujudkan apa yang terjadi kesenjangan harapan dari pantun panjang yang dituangkan dalam pembukaan undang-undang Dasar 45 soalnya mensejahterakan bangsa Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa lain,” jelasnya.
Anwar Sadad juga menyoroti, birokrasi di Jawa Timur yang kurang membuka ruang dialog dengan legislative dan publik. Padahal, menurut dia, ruang dialogis itu harus dibuka selebar-lebarnya akan gagasan penting publik, dalam mengelola pemerintahan bisa diakomodir.
“Yang begini Itu juga kepada pemerintahan sekarang, kadang-kadang ruang itu ruang-ruang susah dan tidak terbuka. Bagaimana keterlibatan publik ya keterlibatan masyarakat untuk menyampaikan gagasan-gagasan penting di dalam mengelola kekuasaan, substansi kekuasaan. Bahwa tidak boleh berhenti pada bagaimana kita menggunakan seluruh energi untuk merebut kekuasaan tetapi tidak kalah penting adalah bagaimana kita bersama-sama merumuskan suatu kebijakan,” pungkasnya. (KN01)