Jakarta (KN)- Dalam rangka mencegah penyelewengan penggunaan APBD, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius untuk melakukan supervisi. Diharapkan dengan masuknya komisi anti korupsi ke daerah, tak ada lagi Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi karena salah dalam menggunakan APBD.
“Kami memang sudah bekerja sama untuk melakukan upaya pencegahan penyelewengan APBD di Papua dan Papua Barat serta daerah dengan sumber daya alam besar,” kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar, di Jakarta, Selasa (1/2).
Menurut Haryono Umar, upaya pencegahan sangat penting untuk meminimalisasi penyelewengan penggunaan APBD. Pihaknya mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan dilibatkannya KPK untuk memberikan asistensi dan supervisi terhadap pemerintah daerah, khususnya pada daerah yang mendapat dana besar seperti Papua dan Papua Barat.
Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan dilibatkannya KPK untuk ikut memberikan asistensi dan supervisi terhadap pemerintah daerah dalam penyusunan dan pengelolaan APBD didasarkan pada kondisi masih tingginya kesalahan dalam pengkelolaan anggaran di daerah.
Sebagai langkah awal, Kemendagri melibatkan KPK untuk membantu dan memantau pengelolaan dana negara di daerah khusus seperti Papua dan Papua Barat. ”Selain itu, daerah-daerah yang punya sumber daya alam yang besar juga akan menjadi prioritas asistensi dan supervisi yang melibatkan KPK.. “Misalnya daerah penghasil minyak,” katanya.
Secara bertahap, nantinya seluruh daerah juga akan mendapatkan asistensi dan supervisi dari pemerintah pusat dengan melibatkan sejumlah lembaga seperti KPK dan BPKP. Ia berharap, dengan adanya asistensi dan supervisi yang melibatkan KPK, penyelewengan tak akan lagi terjadi.(red).