Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak seusai Diskusi Publik bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta para bupati/wali kota di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (25/3/2025) petang.
Surabaya (mediakorannusantara.com)m – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menegaskan pentingnya kesiapsiagaan bupati/wali kota dalam mengantisipasi dampak global, khususnya konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian daerah.
Hal itu sebagaimana mengemuka dalam Diskusi Publik bertema “Antisipasi Dampak Perang Timur Tengah” bersama Gubernur Jawa Timur serta para bupati/wali kota di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (25/3/2025).
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menjelaskan bahwa forum yang digagas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, menjadi momentum strategis untuk tidak hanya bersilaturahmi, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dinamika global.
“Inisiatif ini betul-betul Ibu Gubernur melihat bahwa momen berkumpulnya bupati/wali kota sebagai tradisi baik di momen halalbihalal juga harus jadi kesempatan untuk kita produktif mengantisipasi kondisi global,” ujar Wagub Emil kepada wartawan usai acara diskusi publik.
Emil menekankan bahwa dampak konflik di Timur Tengah sudah mulai terasa, terutama pada sektor ekonomi dan logistik. Kenaikan harga bahan baku seperti plastik hingga potensi gejolak harga BBM menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dampaknya nyata kepada seluruh negara di dunia. Apa yang terjadi di Timur Tengah berdampak pada perekonomian, kepada jalur logistik, UMKM mulai mengeluhkan kenaikan harga plastik, BBM, pemerintah pusat berusaha menahan, gejolak harga, tetapi tentu kita harus juga antisipatif,” katanya.
Ia mengungkapkan, pemerintah pusat telah melakukan berbagai simulasi dampak ekonomi yang turut disosialisasikan kepada daerah. Menurutnya, keterbukaan data dari pemerintah pusat membantu pemerintah daerah dalam menyusun langkah antisipatif.
“Karena pada kenyataannya tadi, simulasi-simulasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kita berterima kasih Sesmenko Perekonomian berkenan untuk menjadi narasumber, Kepala Perwakilan BI (Bank Indonesia), dan juga akademisi dari (Universitas) Airlangga. Maka kita bisa dapat pemahaman dan bupati/wali kota mendengar langsung sehingga kita bisa antisipasi,” ucap dia.
Berdasarkan simulasi tersebut, Emil menyebut dampak terhadap Jawa Timur relatif lebih ringan dibandingkan daerah lain. Namun demikian, ia mengingatkan agar kondisi tersebut tidak membuat pemerintah daerah lengah.
“Secara keseluruhan kita bersyukur simulasi Bappenas mengatakan bahwa dampak di Jawa Timur relatif lebih tidak seberat katakanlah simulasi di daerah lain. Tapi jangan terlena,” tegasnya.
Ia menjelaskan, struktur ekonomi Jawa Timur yang kuat, termasuk pertumbuhan ekspor yang mencapai lebih dari 16 persen serta penurunan impor, menjadi faktor penopang ketahanan ekonomi daerah. Bahkan, kondisi tersebut sempat mendorong surplus perdagangan internasional.
Meski demikian, Emil mengingatkan bahwa kontribusi ekspor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tetap signifikan sehingga perlambatan perdagangan global akan tetap berdampak.
“Perlambatan perdagangan global pasti ada pengaruhnya terhadap Jawa Timur. Nah, ini bagaimana kita mengantisipasi tentu ini sesuatu yang tidak mudah dihadapi semua,” ujarnya.
Lebih lanjut, Emil meminta bupati dan wali kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi spekulasi pasar. Termasuk penimbunan barang dan panic buying yang dapat memicu instabilitas harga.
“Para bupati/wali kota harus bersiap-siap termasuk misalnya kalau ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin manfaatkan gejolak BBM atau gejolak harga pangan, tindakan menimbun, panic buying,” katanya.
Menurutnya, peran kepala daerah sangat krusial dalam menjaga ketenangan masyarakat. Ia menilai komunikasi yang baik di tingkat lokal menjadi kunci untuk meredam kepanikan publik.
“Ini kan yang harus ngedem (mendinginkan), supaya masyarakat tidak termakan isu. Yang paling efektif tentu adalah para pamong di wilayah masing-masing, yaitu bupati/wali kota,” ujarnya.
Selain itu, Emil juga menyoroti pentingnya optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mendeteksi potensi gangguan pasar secara dini.
“Tadi instruksi yang diteruskan memang kita harus memastikan beberapa perangkat yang sudah tersedia selama ini, seperti TPID untuk pengendalian inflasi itu harus lebih gercep (gerak cepat) lagi untuk mendeteksi kemungkinan terjadi spekulan-spekulan yang muncul,” tegas dia.
Terkait isu kelangkaan LPG, Emil memastikan bahwa hingga saat ini pasokan masih dalam kondisi stabil, meski pemerintah tetap melakukan verifikasi di lapangan.
“Tetapi saya tidak menutup mata, kita sudah cek dengan Hiswana Migas. Nah ini kita juga terus pantau, karena secara kuantitas tidak ada pengurangan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa distribusi menjadi faktor yang perlu dicermati untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan di masyarakat. “Nah Ini yang kemudian kalau tidak (ada) pengurangan stok, kelangkaan, bisa jadi apa? Karena jalur distribusinya kan ini harus kita cek,” ujarnya.
Untuk ketersediaan BBM, Emil memastikan tidak ada gangguan hingga saat ini selama pola konsumsi masyarakat tetap normal. “Stabil, artinya kalau masyarakat itu kemudian pola konsumsinya normal. Tidak ada gangguan sampai hari ini terhadap kontinuitas stok tadi,” katanya.
Sementara itu, terkait proyeksi ekonomi, Emil menyebut bahwa perlambatan ekonomi di Jawa Timur diperkirakan tidak terlalu signifikan, meski tren global menunjukkan adanya peningkatan inflasi dan penurunan pertumbuhan.
“Artinya inflasi akan naik dan pertumbuhan akan agak turun di luar, di tingkat nasional. Tapi sekali lagi Indonesia adalah negara besar, Jawa Timur provinsi yang penduduknya banyak, perekonomian domestiknya kuat, nah ini bukan berarti kita steril dari masalah tapi jangan pesimis gitu,” bebernya.
Ia juga mengingatkan bahwa angka inflasi yang sempat menyentuh kisaran 4,64 persen menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan. “Ini menjadi alarm, kita harus betul-betul cermat jangan sampai inflasi ini tidak terkendali,” tandasnya. (KN01)