Anggota DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo.
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Wacana penghapusan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dan pengembalian mekanisme pemilihan melalui DPRD belakangan ini kembali mencuat dengan alasan efisiensi anggaran.
Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo, menilai wacana tersebut tidak bisa diterapkan secara seragam untuk semua level pemerintahan daerah.
Menurutnya, efisiensi anggaran justru lebih relevan diterapkan pada pemilihan gubernur, bukan pada pemilihan bupati dan wali kota. Ia menilai posisi gubernur berbeda dengan kepala daerah kabupaten/kota karena tidak memiliki wilayah otonomi secara langsung.
“Kalau bicara efisiensi, menurut saya justru ada pada kepentingan pemilihan gubernur. Gubernur itu hanya memegang mandat pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan, tidak punya wilayah teritorial. Otonomi itu ada di kabupaten/kota,” kata Freddy kepada wartawan di DPRD Jatim Jl Indrapura Surabaya, Senin (19/1/2026).
Karena itu, Freddy menilai pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota seharusnya tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Menurut dia, mekanisme tersebut membuat bupati dan wali kota lebih dekat dengan masyarakat serta memahami persoalan di daerahnya.
“Nah, makanya agar kepala daerah itu lebih dekat dan lebih tahu masalah, seyogyanya wali kota dan bupati tetap pilihan langsung,” ujarnya.
Sebaliknya, Freddy menilai pemilihan gubernur secara langsung justru tidak efisien dari sisi anggaran. Ia menyebut biaya penyelenggaraan pemilihan gubernur (pilgub) di Jawa Timur bisa mencapai sekitar Rp 1 triliun, belum termasuk biaya politik yang dikeluarkan para calon.
“Provinsi itu tidak punya wilayah. Jadi buat apa gubernur dipilih langsung, buang-buang uang. Sekarang biaya pilgub Rp 1 triliun,” kata Freddy.
Ia juga menyinggung kondisi fiskal Jawa Timur yang terdampak kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah. Menurut Freddy, berkurangnya dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor menyebabkan Jawa Timur kehilangan pendapatan sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun.
“Nah, apalagi sekarang terkait kebijakan fiskal, dana transfer sudah berkurang ke provinsi. Biaya Pajak Kendaraan (PKB) juga berkurang, ya konsekuensinya kita kehilangan Rp 5-6 triliun,” sebutnya.
Dengan kondisi tersebut, Freddy berpandangan wacana pemilihan gubernur oleh DPRD masih masuk akal. Hal ini berbeda dengan kabupaten/kota yang menurutnya tidak tepat jika kepala daerahnya dipilih secara tidak langsung.
“Kalau provinsi menurut saya masuk akal, gubernur dipilih DPRD. Kalau kabupaten/kota tidak masuk akal,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Meski demikian, Freddy menekankan persoalan utama dalam pilkada bukan semata-mata mekanisme pemilihan langsung atau tidak langsung, melainkan kualitas figur calon kepala daerah. “Persoalannya sekarang bukan dipilih langsung atau tidak, tapi niatnya itu figur calon kepala daerahnya layak atau tidak,” ucapnya.
Freddy juga menyatakan secara konseptual gubernur dapat dipilih oleh DPRD karena posisinya selain sebagai kepala daerah juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. “Gubernur itu logikanya selain kepala daerah, dia juga kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam rangka pengawasan. Tidak punya wilayah,” kata Freddy.
Ia bahkan menyebut, dalam konteks efisiensi, keberadaan DPRD provinsi pun sebenarnya tidak mutlak diperlukan. Menurutnya, gubernur bisa ditunjuk langsung oleh presiden sebagai kepala wilayah administratif.
“Kalau menurut saya, DPRD provinsi pun sebenarnya tidak perlu ada. Tunjuk saja gubernur langsung dari presiden untuk kantor wilayah, itu lebih efisien,” jelas Freddy.
Freddy pun mengingatkan pemerintahan Indonesia bukan sistem federal, melainkan negara kesatuan, sehingga otonomi daerah seharusnya berada di tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, peran provinsi terbatas pada pembinaan, pengawasan, dan penyelesaian persoalan lintas wilayah.
“Provinsi itu tugasnya hanya dua, pembinaan dan pengawasan, lalu mengatasi masalah lintas batas kabupaten/kota,” katanya.
Ia juga menyoroti semakin kaburnya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Termasuk terkait pengelolaan infrastruktur seperti jalan nasional dan jalan daerah yang menurutnya kini banyak dilimpahkan ke daerah.
“Semua aset kepentingan yang ada di daerah seharusnya diserahkan kepada daerah. Gubernur cukup mengawasi dan turun kalau ada konflik kepentingan antardaerah,” tandas Freddy. (KN01)