KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

Anggota DPRD Jatim Freddy Poernomo Minta KDMP Dikaji Matang, Soroti Lokasi yang Berdekatan dengan Pasar Tradisional

Anggota DPRD Jawa Timur, Dr. H. Freddy Poernomo, S.H., M.H.

Bojonegoro (mediakorannusantara.com) – Anggota DPRD Jawa Timur, Dr. H. Freddy Poernomo, S.H., M.H.,  meminta pemerintah melakukan kajian yang lebih matang dalam pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan yang baik, namun pelaksanaannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

Freddy menilai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah penentuan lokasi koperasi. Ia menyoroti keberadaan sejumlah KDMP yang dinilai berdekatan dengan pasar tradisional sehingga berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

“KDMP itu ada bagusnya, ada positifnya, tetapi kan istilahnya harus ada kajian yang matang. Kenapa kemarin itu ada Bumdes, terus sekarang muncul (Koperasi) Merah Putih. Ini kan juga intinya saya enggak menolak, tetapi perlu ada kajian yang matang,” ujar Freddy ditemui seusai kegiatan reses di Bojonegoro, Senin (27/7/2026).

Menurut politisi senior Partai Golkar ini, selain lokasi yang dinilai kurang representatif, pemerintah juga perlu memikirkan strategi pemasaran produk yang dihasilkan koperasi agar keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Program itu menurut saya ada nilai positif, tetapi kan juga harus ada klaster yang harus dilihat sebelumnya. Yang saya sayangkan ini kan nampaknya pertama berdekatan dengan pasar tradisional, terus kedua juga tempatnya enggak representatif. Ini yang jadi persoalan. Kalau tempatnya di jalan raya bagus, selama itu belum ada tempat-tempat untuk memasarkan produk-produk,” katanya.

Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan publik seharusnya didahului dengan kajian akademis dan melibatkan berbagai pihak sebelum diputuskan. Menurutnya, proses tersebut penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kita jangan hanya asal pemerintah punya ide langsung gebyah uyah (sama ratakan), bukan gitu. Saya saja membuat regulasi harus ada namanya kajian,” ucapnya.

Freddy menjelaskan, dalam penyusunan regulasi, ia selalu memulai dengan forum diskusi kelompok (FGD) serta meminta masukan dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, masyarakat hingga pejabat yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Setelah seluruh masukan dihimpun, barulah disusun naskah akademis sebagai dasar penyusunan kebijakan.

“Termasuk apa? (melibatkan) Para pejabat yang sesuai dengan kompetensinya. Nah, baru dari situ saya melakukan resume. Nah, baru saya menyimpulkan, saya buat naskah akademis,” ujarnya.

Freddy juga menilai keberadaan KDMP di sekitar pasar tradisional perlu dievaluasi karena dikhawatirkan berdampak terhadap pedagang yang telah lama berusaha di lokasi tersebut. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional selama ini juga mendapatkan perlindungan dalam pengaturan tata niaga.

“Niatnya pemerintah bagus. Tetapi dia tidak mengevaluasi, tidak melakukan satu kajian, terutama lokasi dan lingkungan. Nah, sekarang di situ sudah ada pasar tradisional sudah lama, baru muncul Merah Putih. Apa enggak berdampak? Padahal pasar tradisional dilindungi. Sedangkan retail kayak supermarket kan harus 2 km dari pasar tradisional. Tidak boleh berdekatan, lah ini kok muncul gitu,” tuturnya.

Karena itu, Freddy berharap pemerintah bersikap terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat dan melakukan evaluasi apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program.

“Kalau (menurut) saya pemerintah harus jujur, harus introspeksi. Jangan merasa tersinggung. Saya tidak menolak, niatnya bagus sekali lagi, tetapi dalam locus tempat ini yang tidak dilakukan semacam kajian di lapanga,” ujarnya.

Di akhir keterangannya, Freddy menegaskan kritik yang disampaikannya merupakan bentuk dukungan agar setiap program pemerintah berjalan lebih baik. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan serta membenahi oknum yang mencoreng institusi negara.

“Pokoknya semua apapun yang dilakukan itu amanah. Ya, amanah. Institusi harus kita hormati, institusi negara. Tapi oknum di dalam institusi itu yang saya anggap tidak baik, itu yang harus dibenahi,” pungkasnya. (KN01)

 

 

Related posts

Cegah Korupsi dan Wujudkan ASN Berintegritas, Keluarga Pejabat Pemprov Jatim Ikuti Bimtek Bersama KPK

kornus

Arumi : Dekranasda Jatim Jadi Support System MJC

kornus

Kementerian PUPR dan Kemenkeu Hibahkan Infrastruktur Senilai Rp222,58 Triliun