Surabaya (KN) – Pemkot Surabaya punya cara baru dalam memantau dan mengevaluasi data warga miskin (gakin). Yakni dengan memanfaatkan sistem informasi program layanan masyarakat (Simprolamas). Aplikasi anyar tersebut mulai difungsikan pada pertengahan tahun ini.Asisten IV Sekkota Surabaya Bidang Kesejahteraan Rakyat Eko Haryanto mengatakan, saat ini Simprolamas memang sudah dijalankan. Menurut dia, pihaknya akan memanfaatkan waktu hingga akhir tahun untuk terus menyempurnakan Simprolamas. “Ini (Simprolamas) masih dalam tahap penggunaan sekaligus uji coba hingga akhir tahun. Targetnya, per Januari 2016, Simprolamas sudah efektif berjalan sepenuhnya,” kata Eko usai membuka Forum Diskusi Peduli Anak dan Remaja Rentan di Gedung Siola, Kamis (12/11/2015).
Eko menjelaskan, teknis Simprolamas adalah SKPD-SKPD yang memiliki program intervensi masyarakat mengupload laporan secara online. Sebagaimana diketahui, selama ini Pemkot Surabaya memberikan intervensi terhadap masyarakat kurang mampu/miskin dan terlantar. Untuk kategori masyarakat miskin, ada beberapa layanan kebutuhan dasar mencakup pendidikan, kesehatan dan pangan (dari pusat berupa raskin). Tak hanya itu, Pemkot juga mengintervensi pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pelatihan keterampilan dan bursa kerja.
“Misalnya dalam satu keluarga ada ayah yang bekerja, ibu yang berada di rumah dan anak bersekolah. Nah, sang ibu ini diberikan pelatihan keterampilan supaya dapat membantu pendapatan keluarga,” ujar Eko.
Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Sosial Surabaya ini menambahkan, untuk golongan terlantar Pemkot juga punya program tersendiri. Perlindungan sosial berupa permakanan tambahan diberikan bagi para lansia, anak yatim dan anak penyandang difabel yang miskin dan terlantar. Adapun yang tergolong terlantar adalah mereka yang sudah tidak ada yang merawat atau pun tidak mempunyai sanak keluarga.
Dengan banyaknya program yang tersebar di sejumlah SKPD, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menghimpun data penerima program secara keseluruhan. Oleh karenanya, SKPD-SKPD pelaksana program wajib melaporkan pelaksanaan program dalam Simprolamas. “Nantinya di sistem itu akan terlihat secara detail data penerima program intervensi dari Pemkot by name,” terangnya.
Sementara, Kabag. Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Surabaya Imam Siswandi menuturkan, pihaknya memang ditunjuk sebagai pengelola Simprolamas. Bag. Kesra akan mengolah data masukan dari SKPD-SKPD. Dia menjelaskan sedikitnya 13 SKPD diberikan akses ke Simprolamas untuk mengupload data.
SKPD-SKPD tersebut antara lain, Bapemas KB, Disnaker, Disperdagin, Dinkop UMKM, Dinkes, Dinsos, dan Dispendik. Selain itu ada pula Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Dispora, Distan serta kantor ketahanan pangan.
Menurut Imam, Simprolamas nantinya akan sinergi dengan e-Gakin yang ada di Bapemas KB. Meski sekilas hampir sama, namun kata Imam, terdapat perbedaan antara e-Gakin dan Simprolamas. e-Gakin lebih kepada updating data warga miskin. Sedangkan Simprolamas tidak mempunyai kewenangan meng-upgrade atau men-downgrade status gakin. Namun, hasil analisa Simprolamas dapat dijadikan acuan sasaran penerima gakin selanjutnya.
Imam mengatakan, data gakin sangat dinamis. Ada yang dulunya miskin namun kini sudah tidak miskin karena ekonominya membaik. Begitu pula sebaliknya. Untuk itu, selain menghimpun data dari SKPD, Simprolamas juga membandingkan data tersebut dengan hasil observasi di lapangan.
Guna menunjang keberhasilan Simprolamas, Bagian Kesra Pemkot Surabaya mempekerjakan 42 surveyor yang didukung dengan tenaga IT. Di samping itu, Pemkot juga bekerja sama dengan para akademisi dari perguruan tinggi untuk analisa data gakin.
Simprolamas tidak hanya “memelototi” para penerima program intervensi, tetapi juga program itu sendiri. Artinya, jika hasil analisa menunjukkan bahwa suatu program sudah tidak relevan atau tidak maksimal, maka hal itu akan dijadikan masukan bagi SKPD untuk menggagas program baru. (anto)