Surabaya (KN) – Kabar dihentikannya kasus penarikan Pungutan Liar (Pungli) di SMAN 15 Surabaya, ternyata hanya isapan jempol. Erni Shinta Handayani, ibunda Eka Abrar Darmawan memastikan, kasus pungli yang terjadi di SMAN 15 terus akan diproses oleh Polrestabes Surabaya.“Saya tadi barusan dari Polrestabes, dan mereka memastikan kasus pungli di SMAN 15 tetap dilanjutkan,” ujar Erni Shinta Handayani, saat ditemui di Geudng DPRD Surabaya, Jumat (23/1/2015).
Dalam kesempatan itu, Erni berharap kasus pungli yang menimpa dirinya terus dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan dirinya mengaku siap jika masalah itu di bawah hingga ke pemerintah pusat.
“Harapan saya masalah pungli ini terus dilanjutkan sesuai hokum yang berlaku. Jangan tiba-tiba dihentikan karena kita punya bukti yang banyak,” harapnya.
Tidak hanya itu, ia juga berharap sekolah negeri di Surabaya ditata ulang. Harapannya, Surabaya bisa membuktikan sebagai kota yang bisa memberikan pendidikan secara Cuma-Cuma kepada warganya. “Ibarat luka masalah pungli harus segera diobati. Kalau dihentikan berarti ada ketidak adilan,” tandas Erni.
Sebagai bukti komitmen dirinya agar masalah pungli ini terus diusut, ia mengaku tidak menerima uang Rp 3 juta yang menjadi bukti penarikan pungutan liar. Dirinya baru menerima, ketika masalah ini sudah diusut sampai tuntas.
Meski demikian, Erni mengaku sebenarnya pihaknya siap berdamai dengan pihak SMAN 15. Sayangnya, pihak sekolah justru menunjukkan sikap sebaliknya dengan mulai melakukan intervensi kepada buah hatinya.
“Saya dan suami juga punya hati nurani. Kita siap berdamai dengan pihak sekolah. Tapi dari penuturan anak saya, dia kok malah diintervensi,” ungkap Erni sambil berurai air mata.
Menurut dia, beberapa intervensi yang diterima anaknya tidak hanya dilakukan oleh para guru. Sejumlah siswa kelas XII juga melakukan tekanan. “Kalau intervensi dari guru, pernah anak saya ditanya di lep biologi siapa nama anak saya. Pas anak saya jawab Eka Abrar Darmawan. Guru yang bertanya tadi malah ngomong, yang saya tahu mayor sidik bukan nama kamu,” ceritanya.
Sementara anggota Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono meminta agar wali murid tidak takut. Ia memastikan, anggota legislative siap memback up siapapaun yang enjadi korban pungli. “Kita komitmen untuk mengawal masalah ini. Makannya kemarin kita juga sampaikan siap membawah kasus ini ke pusat,” tandas Baktiono.
Baktiono menjelaskan, setiap tahunnya anggota DPRD Surabaya selalu meningkatkan alokasi anggaran untuk bidang pendidikan di kota Surabaya. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi sekolah untuk menarik segala macam pungutan. (anto)