Jakarta, mediakorannusantara.com– Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat ada 3.600 Desa Wisata yang belum masuk aplikasi desa wisata nusantara dari total sekitar 5.000 Desa Wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan BUMDes Bersama di seluruh Indonesia.
Hal tersebut dikungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, dalam keterangannya di laman resmi kemendesa.go.id terkait launching dan technical meeting Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara Tahap Kedua di Jakarta, Selasa (19/7/2022).
“Nah periode kedua (Juli-Desember 2022) harus semakin diperbanyak. Saya minta dan instruksikan kepada tenaga pendamping profesional untuk mengkonsolidasikan wilayah kerja masing-masing,” katanya.
Menteri Abdul Halim mengatakan, hingga saat ini, baru terdapat sekitar 1.400 Desa Wisata yang masuk aplikasi desa wisata nusantara.
Dia optimistis masuknya Desa Wisata dalam aplikasi resmi pemerintah ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi upaya pemulihan ekonomi nasional di level desa.
“Segera dikonsolidasi (desa-desa wisata) agar bisa segera masuk aplikasi desa wisata nusantara. Ini catatan penting bagi para tenaga pendamping profesional, dan akan menjadi salah satu ukuran kinerja,” tukasnya.
Selain itu, Mendes PDTT juga mengimbau kepada para pimpinan daerah, seperti Bupati dan Wali Kota, untuk memberikan dukungan kepada desa-desa yang memiliki dan mengelola tempat wisata.
Sebab, Desa Wisata akan berkontribusi besar terhadap laju roda perekonomian daerah setempat dan juga mendukung pemulihan ekonomi tingkat kabupaten atau kota.
“Kalau desa-desa di wilayah bapak/ibu bupati dan wali kota banyak yang ekonominya pulih, itu berarti tingkat pemulihan ekonomi di level Kabupaten juga pasti akan mengalami peningkatan yang cukup tinggi,” jelasnya.( wan/ foj)