Jakarta, mediakorannusantara. com Sebanyak 16 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, termasuk Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sepakat untuk membantu Presiden Prabowo Subianto dalam menenangkan masyarakat dan mengatasi berbagai tantangan bangsa. Kesepakatan ini dicapai dalam sebuah pertemuan di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu lalu.
Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut dihadiri oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal dari 16 ormas. Hadir pula beberapa menteri, seperti Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, yang akrab disapa Gus Yahya, menyampaikan hasil dialog tersebut kepada media. “Kami berdialog dari hati ke hati, memahami secara umum, tetapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi khususnya hari-hari ini, dan kami bersepakat untuk bersama-sama, bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat untuk supaya lebih tenang,” ujarnya.
Gus Yahya juga menambahkan bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan di Istana Negara, Jakarta. Ia berharap pertemuan lanjutan ini akan menghasilkan kesepakatan bersama yang lebih konkret antara pemerintah dan ormas-ormas Islam untuk mewujudkan tekad bersama mengatasi permasalahan bangsa.
Senada dengan Gus Yahya, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir menegaskan bahwa ormas-ormas Islam memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya menjaga persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa.
”Pak Presiden begitu terbuka, dan kami punya pandangan yang sama bahwa kita, kekuatan ormas Islam sebagai kekuatan yang punya sejarah yang panjang di Republik ini dalam kemerdekaan, dan pascakemerdekaan memahami, menghayati betul bahwa persatuan, keutuhan dan masa depan bangsa itu perlu kita jaga bersama,” kata Haedar.
Haedar juga mengingatkan seluruh masyarakat untuk menggunakan hak demokrasi dengan penuh tanggung jawab dan adab, serta mewaspadai hal-hal yang dapat merusak demokrasi, seperti aksi kekerasan dan tindakan yang dapat memecah belah bangsa. ( wa/ar)