Foto Bersama disela Sosialisasi PKH Plus Provinsi Jatim Tahun 2023 di Harris Hotel & Conventions Bundaran Satelit Surabaya, Senin malam (15/5/2023).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk menyejahterakan masyarakat lanjut usia (lansia) di Jatim dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggelontorkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus melalui Dinas Sosial (Dinsos) Jatim.
Program yang diinisiasi oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, ini telah dimulai sejak tahun 2019 dengan menyasar lansia tidak mampu. Setiap tahun, lansia yang tercatat sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH Plus menerima bantuan sebesar Rp2 juta setiap tahun yang dicairkan dalam empat tahap, per triwulan sebesar Rp 500 ribu.
Sejak awal dicanangkan, jumlah KPM dan sasaran daerah PKH Plus terus mengalami peningkatan dan perluasan. Hal ini menjadi salah satu bukti komitmen Pemprov Jatim untuk menyejahterakan lansia di Jatim. Pada tahun 2019 dan 2020, jumlah KPM mencapai 50.000 orang yang tersebar di 10 kabupaten. Selanjutnya, di tahun 2021 dan 2022, PKH Plus disalurkan kepada 50.000 orang di 15 kabupaten.
“PKH Plus menjadi salah satu program prioritas Gubernur Khofifah. Tahun ini, Dinsos Jatim melakukan perluasan program. Di tahun 2023, ada penambahan lokasi dan alokasi anggaran. Sekarang jadi 25 kabupaten dan jumlah KPM bertambah menjadi 55.000 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp110 miliar,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Jatim, Restu Novi Widiani, saat membuka Sosialisasi PKH Plus Provinsi Jatim Tahun 2023 di Harris Hotel & Conventions Bundaran Satelit Surabaya, Senin (15/5/2023) malam.
Dalam kegiatan yang dihadiri 290 orang yang berasal dari perwakilan Dinsos, Korkab PKH Plus, dan Pendamping PKH Plus di 25 kabupaten, Novi, juga menyampaikan, PKH Plus berkontribusi dalam meningkatkan angka harapan hidup yang menjadi salah satu dari tiga dimensi dasar indeks pembangunan manusia (IPM).
“Banyak lansia panjang umur. Di Jatim, angka harapan hidup perempuan mencapai 73,71 dan laki-laki mencapai 69,81. Ini tanda bahwa PKH Plus berdampak,” ungkap Novi.
Lebih lanjut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim ini mengajak Dinsos kabupaten untuk lebih berkolaborasi dan bersinergi karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. “Kita harus selaras,” tegasnya. (KN04)