Surabaya (KN) – Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur menetapkan waktu satu tahun untuk masa transisi peralihan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.Kepala Dindik Jatim, Saiful Rahman mengatakan, seluruh proses serah terima peralihan manajemen pengelolaan SMA/SMK saat ini telah dilaksanakan. Proses pengajuan izin operasional SMA/SMK juga sudah ditangani oleh Provinsi. Bagi sekolah yang sudah dalam proses pengajuan izin tidak perlu mengulang kembali.
“Kami menetapkan masa transisi selama satu tahun. Selama itu, semua proses di sekolah tetap akan berjalan normatif seperti biasa. Tidak akan menganggu proses belajar mengajar,” terang Saiful Rahman, (5/10/2016).
Lebih lanjut, Saiful menjelaskan persoalan nomenklatur sekolah yang sempat dibahas, prinsipnya provinsi memberi kelonggaran pada sekolah. Bahkan Saiful mempersilahkan apabila sekolah ingin mengubah nomenklatur sekolah dari sekarang. “Nanti akan diatur semua dalam juknis,” terangnya.
Sekretaris Dindik Jatim, Sucipto mengungkapkan, sosialisasi berbagai hal pasca pelimpahan SMA/SMK akan dilaksanakan dalam waktu dekat termasuk penyesuaian berbagai sistem di sekolah. Selain itu, pihaknya juga berencana mengusulkan Pergub tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan. “Para Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se-Jatim segera kita kumpulkan. Pembahasan mulai dari sistem administrasi, sistem keuangan, kepegawaiannya, nomenklatur dan penggajian guru,” jelas Sucipto.
Seperti diketahui, peralihan pengelolaan didasarkan pada UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti UU No 32/2004 bahwa manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten/kota hanya menangani sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. (rif)