Surabaya (KN) – Anggaran pengamanan untuk Pemilukada 2015 yang dikhususkan untuk TNI dan Polri, dipersoalkan anggota dewan. Sebab, tupoksi TNI dan Polri memang melakukan pengamanan sehingga tak perlu ada anggaran pengamanan. Jika itu yang dilakukan, maka akan ada dobel anggaran.Kritikan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi A Anugrah Ariyadi. Menurut anggota dewan asal Fraksi PDIP ini, TNI dan Polri tak perlu meminta anggaran pengamanan Pemilukada. Itu sudah menjadi tugas mereka untuk menjaga keamanan negara dari konflik. Karena itulah, untuk masalah anggaran pengamanan yang diberikan ke TNI dan Polri, belum disetujui dewan.
Permasalahan ini terungkap dalam hearing di Komisi DPRD Surabaya, Rabu (29/10/2014) dalam pembahasan anggaran Pemilukada 2015 di DPRD Surabaya. Penolakan Anugrah ini juga berdasarkan pertanyaan masyarakat tentang anggaran pengamanan. Anugrah juga berkomentar ekstrim. Menurut dia, saat ada keributan, Polisi pasti turun dan jika tidak turun maka bubarkan saja kepolisian. Alasan itulah yang menjadikan Anugrah memertanyakan perlu tidaknya anggaran pengamanan Pemilukada.
Selain itu, alasan Anugrah, APBD Surabaya ini jangan sampai dihambur-hamburkan untuk dana yang tak perlu karena itu adalah uang rakyat. Seharusnya masalah ini dikoreksi dari dulu sebab itu tidak benar.
Sekedar diketahui, usulan anggaran untuk pengamanan Pemilukada 2015 cukup besar. Polrestabes Surabaya meminta anggaran Rp10.230.887.200, sedangkan Polres Tanjung Perak mengusulkan Rp3.586.370.400, dan Korem mengajukan anggaran senilai Rp226.301.600. Usulan ini masih belum mendapat persetujuan DPRD Surabaya.
Sedangkan KPU Surabaya mengusulkan anggaran Rp71.610.424.140, Panitia Panwaslu Surabaya sebesar Rp5.029.623.836, dan Bakesbangpol Linmas Surabaya senilai Rp1.858.058.000. Total keseluruhan untuk Pemilukada Surabaya 2015 sebesar Rp92.541.665.176.
Sementara Kepala Bakesbangpol Linmas Surabaya Soemarno mengatakan, anggaran untuk pengamanan memang diperbolehkan. Jumlah anggaran yang diajukan merupakan usulan dari masing-masing instansi terkait. Pihaknya bersama tim anggaran melakukan verifikasi yang kemudian diajukan kepada Walikota Surabaya.
Total anggaran itu adalah untuk pelaksanaan Pemilukada secara langsung. Namun anggaran untuk Pemilukada tidak langsung, masih belum dihitung. (anto)