Surabaya, mediakorannusantara.com – Kasus keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa sekolah di Surabaya menjadi alarm keras bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di tengah semangat pemerintah menghadirkan asupan sehat bagi anak-anak, insiden tersebut justru memunculkan kekhawatiran baru di kalangan orang tua terkait keamanan makanan yang dikonsumsi siswa setiap hari di sekolah.
Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, mendesak pemerintah kota segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan makanan dalam program MBG.
Menurut Syaifuddin Zuhri, program yang bertujuan mulia itu tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan dan standar higienitas pangan.
Syaifuddin Zuhri menilai mekanisme pemeriksaan makanan di sekolah selama ini masih terlalu sederhana.
Pemeriksaan yang dilakukan guru umumnya hanya sebatas melihat kondisi fisik makanan atau mencium aroma untuk memastikan tidak basi.
Padahal, kata Syaifuddin Zuhri, makanan yang tampak layak belum tentu bebas dari kontaminasi berbahaya.
“PR besarnya adalah apakah makanan yang tidak bau itu sudah pasti bebas racun? Standar higienis harus ditingkatkan. Kita membutuhkan standarisasi kontrol yang jelas agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Syaifuddin saat dikonfirmasi di kantor DPRD Surabaya, Senin (11/05/2026).
Politikus tersebut juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Bergizi (SPBG) yang menjadi pemasok program MBG.
DPRD, lanjut Syaifuddin Zuhri, akan meminta Komisi D untuk segera berkoordinasi dengan dinas terkait sekaligus melakukan inspeksi mendadak ke dapur-dapur penyedia makanan.
Jika ditemukan indikasi kuat sumber keracunan berasal dari vendor tertentu, DPRD mendorong adanya penghentian sementara operasional pemasok tersebut guna menjalani pemeriksaan medis dan laboratorium lebih lanjut.
“Program ini jangan sampai berubah menjadi momok menakutkan bagi orang tua maupun anak-anak. Surabaya adalah Kota Layak Anak, sehingga keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama,” tegas Syaifuddin Zuhri.
Selain pengawasan vendor, DPRD juga meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan mengaktifkan kembali fungsi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) secara maksimal.
Keberadaan UKS dinilai penting sebagai garda pertama penanganan darurat ketika terjadi gangguan kesehatan di lingkungan sekolah, terutama bagi sekolah yang jauh dari fasilitas rumah sakit.
Tak hanya fokus pada aspek teknis, DPRD turut menyoroti kondisi psikologis siswa pasca-insiden.
Pemerintah diminta memberikan edukasi sekaligus trauma healing agar anak-anak kembali merasa aman mengonsumsi makanan bergizi di sekolah.(wa/an)
Bagaimana menurutmu naskah di atas? Jika ada bagian lain yang ingin disesuaikan kembali, beri tahu saya ya! 📝