Jakarta, mediakorannusantara.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa digelarnya Penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan merupakan upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menampilkan kinerja nyata kepala daerah berprestasi pada Kamis, 7 Mei 2026.
Meskipun tidak menampik adanya sejumlah kepala daerah yang memiliki catatan negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Tito Karnavian menilai masih banyak kepala daerah yang menunjukkan capaian positif.
“Jangan sampai kita menggeneralisasikan bahwa semua kepala daerah buruk. Penghargaan ini menunjukkan bahwa banyak kepala kepala daerah juga yang bagus, yang berprestasi,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta.
Penghargaan tersebut diberikan dalam empat kategori yang mencakup penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, entrepreneur government atau creative financing, serta pengendalian inflasi.
Mendagri menjelaskan bahwa empat kategori tersebut mencerminkan isu-isu penting dalam manajemen tata kelola pemerintahan daerah yang menjadi fokus utama saat ini.
“Dan hadiahnya selain tropi juga adalah untuk juara satu insentif fiskal yang memang diatur dalam aturan undang-undang tentang keuangan itu sebanyak tiga miliar, yang nomor dua, dua miliar, yang nomor tiga, satu miliar,” ujarnya.
Tito Karnavian menjelaskan bahwa anggaran tersebut bersumber dari anggaran Kemendagri, di mana ajang penghargaan itu juga dibagi menjadi enam regional pemerintah daerah yang meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa-Bali, Maluku-Nusra, dan Papua.
Dalam ajang yang digelar di Provinsi Kalimantan Timur tersebut, Kemendagri menggandeng Tempo Media Group agar seluruh mekanisme penjurian dilakukan secara objektif dan profesional.
Mendagri meyakini bahwa daerah-daerah yang memperoleh penghargaan tersebut merupakan daerah dengan kinerja yang baik dan positif sesuai dengan penilaian tim juri.
Dalam kesempatan yang sama, Tito Karnavian juga menyambut baik usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memasukkan kategori penghargaan pada sektor perumahan untuk periode mendatang.
Indikator perumahan tersebut dianggap mencerminkan kemampuan daerah dalam mengatasi berbagai persoalan sosial di masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.
“Maruarar Sirait sudah menyampaikan usulan nanti untuk gelombang berikutnya isu perumahan menjadi isu yang dipertandingkan. Dan itu saya anggap penting karena memang itu kaitannya dengan kemiskinan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, macam-macam,” tutur Mendagri.(wa/an)