Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Fuad Bernardi, dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa(5/5/2026).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) DPRD Jawa Timur menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa(5/5/2026).
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Fuad Bernardi, menyoroti ketimpangan kontribusi antar-BUMD serta pentingnya penguatan tata kelola dan arah strategis ke depan.
Dalam rapat paripurna Fuad Benardi mengatakan bahwa tata kelola yang stabil dan model bisnis yang jelas diharapkan mampu memberikan manfaat fiskal yang nyata bagi daerah.
Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kondisi berbeda pada mayoritas BUMD nonkeuangan. Menurut mereka, sektor ini masih menghadapi berbagai persoalan klasik, seperti rendahnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), lemahnya produktivitas aset, serta belum optimalnya fungsi holding dan sistem Key Performance Indicator (KPI).
Dari total dividen Bank Jatim sekitar Rp488,1 miliar, kontribusi BUMD di luar sektor perbankan dinilai masih relatif kecil dan belum mencerminkan distribusi kinerja yang seimbang.
“Fraksi menegaskan bahwa kesehatan BUMD tidak cukup diukur dari laba tahunan semata, melainkan juga dari kemampuan membangun keberlanjutan usaha, efektivitas pengelolaan aset, serta kontribusi ekonomi yang berkesinambungan bagi daerah,” terangnya.
Lebih lanjut, Fraksi memandang bahwa rekomendasi pansus harus ditindaklanjuti secara konsisten dan tidak berhenti pada aspek administratif. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan produktivitas, dan memperbesar kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah.
Sebagai bentuk penguatan, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah rekomendasi tambahan. Pertama, Fraksi mendukung penuh seluruh rekomendasi pansus, terutama terkait penguatan KPI, penataan aset, restrukturisasi holding, penguatan tata kelola, penyusunan grand design, serta peningkatan sinergi antar-BUMD.
“Kedua, bagi BUMD yang tergolong sehat seperti Bank Jatim, Fraksi menilai perlu adanya dorongan untuk meningkatkan produktivitas, inovasi layanan, serta memperluas kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah,” ucap Wakabid DPC PDI Perjuangan Surabaya itu.
Ketiga, terhadap kelompok holding nonkeuangan seperti PT Panca Wira Usaha Jatim (PWU), PT Jatim Grha Utama (JGU), dan PT Petrogas Jatim Utama (PJU), Fraksi menilai bahwa entitas yang masih menunjukkan kinerja produktif harus diperkuat dan diarahkan pada pengembangan usaha yang lebih fokus dan terukur.
Keempat, Fraksi menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap unit usaha yang berkinerja rendah atau terus mengalami kerugian. Evaluasi tersebut diperlukan untuk menentukan langkah strategis, apakah melalui restrukturisasi, konsolidasi, atau penggabungan usaha.
Kelima, optimalisasi aset menjadi perhatian khusus, terutama bagi entitas yang memiliki aset besar namun belum mampu memberikan nilai ekonomi yang memadai, seperti Puspa Agro.
Keenam, terhadap entitas yang masih berada pada tahap pengembangan seperti DABN, Fraksi menilai perlunya kepastian arah bisnis dan penguatan fondasi kelembagaan agar mampu tumbuh secara berkelanjutan.
Selain itu, Fuad juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam kebijakan penyertaan modal daerah di masa mendatang. Setiap investasi daerah harus didasarkan pada kajian kelayakan yang ketat serta memiliki indikator manfaat ekonomi yang jelas dan terukur.
“Dengan tata kelola yang lebih kuat dan arah kebijakan yang tepat, BUMD diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus penyumbang signifikan bagi PAD,” pungkas Fuad. (KN01)