Jakarta, mediakorannusantara.com-Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas dengan menguasai kembali lahan pertambangan seluas 1.699 hektare yang selama ini dikelola oleh PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Pengambilalihan lahan yang dilakukan pada Kamis, 22 Januari 2026 ini merupakan tindak lanjut atas pencabutan izin operasional perusahaan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM sejak Oktober 2017.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa tindakan hukum ini berawal dari pelanggaran fundamental di mana PT AKT menjadikan dokumen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebagai jaminan utang tanpa persetujuan Pemerintah Republik Indonesia. Selain masalah perizinan tersebut, perusahaan juga ditemukan tetap melakukan aktivitas penambangan ilegal hingga akhir tahun 2025 tanpa melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada otoritas yang berwenang.
Akibat pelanggaran tersebut, PT AKT kini menghadapi potensi denda administratif yang sangat besar, yakni mencapai Rp4,2 triliun berdasarkan kalkulasi luasan lahan yang terdampak. Saat ini, tim di lapangan telah mengamankan dan mengawasi lebih dari 130 unit kendaraan operasional serta alat berat milik perusahaan.
Untuk memastikan proses hukum berjalan lancar dan situasi di lokasi tetap kondusif, Satgas PKH menyiagakan 65 personel gabungan dari Yon TP 883 dan Kodim 1013/Muara Teweh.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membawa kasus ini ke ranah pidana guna menindak subjek hukum yang terlibat dalam praktik penambangan ilegal tersebut( wa/ar)