Jakarta (KN) – Kali ini FSP BUMN Bersatu akan merayakan mayday diseluruh pelabuhan Indonesia dan untuk daerah Jakarta akan dilaksanakan di lapangan Terminal Peti Kemas Koja dengan jumlah peserta 15 ribu orang. Karena tahun ini yang menjadi tuntutan utama dari FSP BUMN Bersatu dan Serikat serikat buruh yang ada di pelabuhan di Indonesia adalah mendesak pemerintah untuk segera meningkatkan kesejahteraan dan status pekerja/buruh disektor kepelabuhan, serta melakukan nasionalisasi terhadap terminal peti kemas yang hampir di miliki oleh perusahaan perusahaan asing seperti Hutchinson dan Dubai Port ini penting agar kedaulatan dan ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga.
Selain tuntutan nasionalisasi aset asing yang bergerak dibidang maritim, FSP BUMN Bersatu juga mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk melakukan peyelidikan adanya dugaan korupsi akibat membengkaknya Subsidi APBN untuk memenuhi Subsidi BBM akibat harga minyak dunia yang terus meningkat serta kebutuhan BBM nasional yang makin meningkat akibat Ketidak efisiensian dan praktek praktek korupsi di PLN yang dilakukan oleh pejabat pejabat di PLN selama ini,serta lambatnya program transformasi pengunaan Bahan bakar untuk pembangkit listrik dari BBM ke bahan bakar batubara, serta kesengajaan untuk mencari keuntungan pribadi oleh oknum oknum PLN dengan tidak memgembangkan pembangkit listrik untuk meghasilkan listrik malah mengantikan dengan membeli genset-genset untuk menghasilkan listrik sehingga susbsidi BBM makin membengkak.
Dalam rilis yang dikirim melalui email, Arief Poyuono ,SE, Ketua Umum FSP BUMN Bersatu juga mendesak pemerintah SBY Budiono untuk mengunakan hasil hasil pertambangan untuk kesejhateraan seluruh rakyat Indonesia dan tidak hanya dinikmati untuk segelintir rakyat Indonesia saja. Yaitu dengan cara Menaikan pendapatan royalty sector pertambangan mineral dari 6 % menjadi 30 persen seperti kebanyakan negara lainnya serta pemberlakuan pajak karbon (carbon Tax) pada produksi pertambangan untuk menambah pemasukan APBN.
FSP BUMN Bersatu juga mendesak kementerian BUMN agar tidak menjadikan BUMN sebagai sapi perahan untuk kepentingan pemilu 2014 oleh organisasi alumni slah satu sekolah tinggi ,dimana diduga bahwa ada organisasi ikatan alumni dari salahsatu institute di Dibandung yang sedang melakukan pengkondisian dengan menempatkan alumni alumni untuk duduk dijajaran direksi dan komisari di BUMN tanpa memperhitungan kemampuan dan kredibilitas tanpa melalui proses fit and proper test yang jelas .
FSP BUMN Bersatu juga menolak dijadikannya BUMN BUMN disektor penghasil Gula untuk dijadikan subordinasi dari perusahan gula swasta agar terjadi monopoli disektor penjulan gula nasional dengan menempatkan direksi di BUMN sector pergulaan akibat campur tangan pengusaha pabrik gula swasta .
Selain itu FSP BUMN Bersatu juga mendesak kepada menetri BUMN untuk segera mmepercepat program restrukturisasi BUMN terutama terhadap BUMN BUMN yang hamper bangkrut dan tidak mampu membayar gaji karyawan BUMN .
Tuntutan FSP BUMN Bersatu juga mendesak pemerintah SBY Budiono untuk segera melakukan pemberantsan korupsi ,pungli yang selama ini menghambat kesejahteraan buruh dan keberlangsungan hidup perusahaan. (red)
Foto : Arief Poyuono ,SE, Ketua Umum FSP BUMN Bersatu