Jakarta, mediakorannusantara.com – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengingatkan agar pengembangan inovasi daerah tidak dilakukan secara sporadis, melainkan harus melalui perencanaan yang matang dan berkelanjutan pada Senin, 27 April 2026.
“Inovasi yang kita lahirkan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada manajemen inovasi yang dimulai dari perencanaan, kemudian dilaksanakan, dievaluasi, dan dijaga keberlanjutannya,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026 yang diselenggarakan di Pendopo drh. Soepardi.
Dalam paparannya, Yusharto menegaskan inovasi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus daya saing daerah.
Namun demikian, inovasi tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa arah yang jelas.
Yusharto menjelaskan keberhasilan inovasi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola siklus inovasi secara utuh.
Hal ini mencakup penguatan perencanaan, pelaksanaan yang tepat sasaran, evaluasi berbasis data, hingga keberlanjutan program agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Yusharto juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah (OPD) dalam menciptakan inovasi.
Menurut Yusharto, inovasi tidak seharusnya menjadi tanggung jawab satu OPD saja, melainkan hasil sinergi berbagai pihak di lingkungan pemerintah daerah.
“Semestinya inovasi yang kita lahirkan itu tidak hanya dari satu OPD saja, tetapi diharapkan merupakan kolaborasi dari sekian banyak OPD. Untuk itu, perlu kita lakukan manajemen untuk menjamin keberlanjutan inovasi,” ujarnya.
Selain itu, Yusharto mendorong pemanfaatan teknologi dan data sebagai fondasi dalam pengembangan inovasi, dan digitalisasi dinilai dapat meningkatkan kualitas layanan publik, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
Yusharto juga menyinggung pentingnya pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi dengan data sektor lain, seperti kesehatan, guna mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Yusharto mencontohkan, ke depan layanan publik akan semakin berbasis pada data individu, termasuk riwayat keluarga, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih presisi.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga memaparkan sejumlah tantangan inovasi di Indonesia, antara lain keterbatasan pendanaan, lemahnya hilirisasi hasil riset, serta belum optimalnya pembudayaan inovasi.
Untuk itu, Yusharto mendorong pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Magelang, untuk berperan aktif dalam mengatasi tantangan tersebut.
Salah satunya melalui peran sebagai offtaker bagi hasil penelitian dan invensi dari perguruan tinggi, sehingga dapat ditransformasikan menjadi inovasi yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Magelang punya empat perguruan tinggi yang setidak-tidaknya ini sudah melakukan tridarma perguruan tinggi, salah satunya penelitian. Penelitian inilah yang barangkali sudah menjadi invensi yang akan ditransformasikan menjadi inovasi,” kata Yusharto.
Yusharto juga turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Magelang yang telah mendorong pembudayaan inovasi, salah satunya melalui penyelenggaraan lomba inovasi daerah.
Menurut Yusharto, upaya tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem inovasi yang kondusif.
Sejalan dengan itu, Yusharto juga berharap melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini, kualitas inovasi di Kabupaten Magelang dapat terus meningkat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Contoh forum seperti ini, ini bagian dari inovasi juga ya Bapak/Ibu, (bertujuan) untuk memperbaiki kualitas inovasi yang ada di kabupaten Magelang,” tuturnya.(wa/ar)