Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo.
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Kebijakan work from anywhere (WFA) yang akan mulai diterapkan di sejumlah instansi pemerintahan menuai kritik dari kalangan legislatif daerah.
Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo, menilai kebijakan tersebut tidak efektif dalam menjawab persoalan efisiensi anggaran dan justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Menurut Freddy, alasan penghematan bahan bakar minyak (BBM) yang dijadikan dasar penerapan WFA dinilai tidak rasional. Ia mempertanyakan sejauh mana dampak nyata penghematan tersebut terhadap keuangan negara.
“Tidak rasional, dampak sehari untuk BBM itu berapa memang? Ini tidak efektif dan tidak simpatik,” ungkap Freddy, Rabu (25/03/2026).
Politisi Partai Golkar tersebut menambahkan, kebijakan WFA sejatinya bukan hal baru karena pernah diterapkan pada masa pandemi Covid-19. Namun, konteks saat ini dinilai berbeda sehingga penerapannya perlu dikaji ulang secara lebih mendalam.
“Lain soal ini dari zaman Covid-19 kemarin. Sekarang situasinya sudah berbeda, jadi tidak bisa disamakan begitu saja,” tegasnya.
Lebih lanjut, Freddy mengaitkan kebijakan WFA dengan kondisi birokrasi saat ini yang dinilainya mengalami “obesitas” atau kelebihan struktur dan beban organisasi. Ia mengingatkan bahwa reformasi birokrasi telah dilakukan sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan oleh Joko Widodo, namun implementasinya dinilai belum sepenuhnya optimal.
“Kita ini pasca reformasi sudah ada reformasi birokrasi sejak SBY, lalu dilanjutkan Jokowi. Tapi sekarang, begitu masuk era kepemimpinan baru, justru terjadi obesitas birokrasi,” ujarnya.
Menurut Freddy, pemerintah seharusnya tidak menjadikan WFA sebagai solusi instan untuk efisiensi. Sebaliknya, ia mendorong langkah yang lebih substansial, yakni penataan ulang birokrasi agar lebih ramping dan efektif.
Freddy menegaskan bahwa dirinya tidak menolak upaya efisiensi, selama kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia bahkan mendukung langkah efisiensi yang lebih konkret dan terukur, terutama pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang dinilai kurang produktif.
“Efisiensi tidak masalah kalau untuk kepentingan masyarakat. Tapi relevansinya harus jelas,” ujarnya.
Ia kemudian menyarankan agar pemerintah fokus pada efisiensi kegiatan birokrasi, seperti pengurangan anggaran untuk workshop, perjalanan dinas, hingga hibah yang tidak tepat sasaran.
“Justru saya setuju efisiensi birokrasi itu, efisiensi kegiatan seperti workshop, hibah. Ini lebih realistis untuk mengatasi kondisi yang ada,” pungkasnya. (KN01)