Surabaya (KN) – Sekitar 100 warga 3 RT Desa Mindi, Porong kembali unjuk rasa di kantor Badan Pelaksana Badan Penanggulangan lumpur Lapindo Sidoarjo (BP BPLS) Jawa Timur di Jl Gayung Kebonsari Surabaya. Mereka ingin menemui Soenarso Kepala BPLS untuk segera melakukan verifikasi terhadap tanah dan bangunan di 3 RT Desa Mindi tersebut.
Marjuki, Ketua RT 15 mengatakan, warga ingin bertemu Soenarso Kepala BP BPLS untuk menanyakan kepastian verifikasi. Menurutnya, selama ini proses verifikasi sudah dilakukan di 6 RT lainnya, tapi tidak di 3 RT Desa Mindi. “Warga pertanyakan hal ini. Saya kawatir BPLS ingkar janji dan pembayaran ganti rugi kami ditunda atau bahkan dibatalkan,” katanya, di Kantor BPLS , Senin (20/12).
Sesuai dengan Perpres nomor 68 tahun 2011 tentang BPLS, pemerintah sudah memutuskan mengganti rugi 9 RT korban lumpur Lapindo dengan skema APBN. Sembilan RT itu, 6 ada di Desa Siring dan Jatirejo, 3 lainnya ada di Desa Mindi terdiri dari RT 10, 13, dan 15 di RW 2.
Namun jika dicairkan, 18 RT Desa Mindi yang tidak masuk dalam skema ganti rugi Perpres 68 tahun 2011 mengancam. Beberapa kali unjukrasa sejak pertengahan tahun 2011 menegaskan sikap mereka menolak ganti rugi untuk 3 RT. Perpecahan sesama warga Desa Mindi itu didasari kecemburuan sosial antara 3 RT yang diberi ganti rugi dan 18 RT yang tidak masuk ganti rugi skema APBN.
Dari kubu 18 RT Desa Mindi, mereka didukung 27 RT lain dari Desa Pamotan, Ketapang, dan Besuki mengucilkan 3 RT Desa Mindi tersebut. Tri Joko Nugroho Ketua RT 21 RW 3 Desa Mindi yang tidak masuk dalam skema ganti rugi APBN menegaskan akan ada ‘banjir darah’ kalau 3 RT Desa Mindi itu sampai dicairkan ganti ruginya.
Dalam unjukrasa ini, warga tadi sempat memaksa masuk ke kantor tempat Kepala BP BPLS bekerja. Polisi berusaha mencegahnya dengan menutup pagar, tapi terlambat. Ratusan warga sudah telanjur masuk ke dalam kompleks perkantoran milik Kementerian Pekerjaan Umum itu.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menyatakan, bahwa unjukrasa warga ini sangat bisa dipahami. Meski dianggap tidak sepatutnya bila harus diikuti dengan aksi blokade Raya Porong dan rel kereta. Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf menginginkan upaya dialogis dalam pembicaraan membahas masalah sosial penanganan dampak lumpur Lapindo. (rif)
Foto : Warga Desa Mindi, Porong unjuk rasa di kantor BPLS