Surabaya (mediakorannusantara.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono, menggelar kegiatan reses di Balai RW 2 Pucang Anom Timur, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, pada Jumat (21/11/2025). Dalam kesempatan itu, ia menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait isu banjir dan penggunaan media sosial di kalangan generasi muda.
Ia menegaskan bahwa persoalan banjir masih menjadi keluhan utama warga yang diterimanya saat kegiatan reses. “Jadi reses kali ini saya mendapatkan aspirasi berkaitan dengan permasalahan klasik di Kota Surabaya, yaitu permasalahan banjir,” ujar Bleggur usai kegiatan reses.
Bleggur menyebut kondisi curah hujan yang tidak menentu harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Menurutnya, penanganan banjir harus dilakukan secara merata.
“Banjir di Kota Surabaya ini memang perlu penanganan yang memang harus dilakukan dengan baik dan rata, Karena melihat curah hujan yang hari ini tidak tentu,” ucap dia.
Selain isu banjir, dalam reses kali ini sejumlah warga juga menyampaikan keresahan terkait penggunaan media sosial oleh anak-anak. Blegur menilai peran orang tua sangat penting dalam melakukan pengawasan.
“Beberapa masyarakat menyampaikan tentang masalah media sosial, media sosial yang hari ini yang sudah era keterbukaan ini memang hari ini kembali lagi kepada orang tua yang harus bijak mengontrol, mengawasi semua gerak-gerik anak-anak yang hari ini anak umur SD saja sudah memegang handphone,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa kemudahan mengunduh aplikasi tanpa batas membuat anak-anak berpotensi mengakses konten yang tidak sesuai.
“Handphone ini kan sudah banyak sekali aplikasi yang bisa di-download gratis. Pemerintah pun tidak mempunyai keterbatasan untuk menyensor media tersebut, aplikasi tersebut. Semua pengetahuan baik buruk ada di media sosial,” ujar Blegur.
Karena itu, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim dari Dapil I Surabaya ini menekankan pentingnya peran orang tua dalam membimbing anak-anak agar menggunakan media sosial secara bijak.
Yang dibutuhkan adalah kebijakan orang tua untuk mengontrol putra-putrinya, karena kita menyiapkan generasi muda ke depan ini harus bijak menggunakan media sosial,” jelasnya.
Terkait harapan kepada pemerintah, Blegur meminta adanya upaya lebih kuat untuk melindungi generasi muda dari konten yang tidak tepat.
“Kami pun berharap kepada pemerintah hari ini, pemerintah masih berusaha untuk bisa mengklaster sensor-sensor yang tidak baik yang dikonsumsi oleh generasi muda,” harapnya.
Ia menyadari bahwa kemampuan generasi Z (Gen Z) dalam menjelajah aplikasi melebihi kemampuan pemerintah untuk melakukan pemantauan.
“Generasi Z hari ini sangat pandai untuk menggunakan aplikasi tersebut. Membuka aplikasi lebih cepat dia. Untuk mencari sumber info-info baik, tidak baik, itu mereka lebih cepat,” katanya.
Blegur juga menyoroti keterbatasan pemerintah dalam melakukan pengawasan karena sebagian besar platform digital berasal dari luar negeri.
“Keterbatasan pemerintah hari ini adalah karena satelit dan aplikasi ini bukan buatan Indonesia. Aplikasi ini buatan luar negeri, sehingga yang harus dilakukan adalah pengetatan atau pengawasan atau edukasi terhadap putra-putrinya,” jelasnya.
Ia menegaskan edukasi literasi digital sangat penting agar anak-anak mampu memilah informasi. “Bahwa harus bijak betul. Kalau putra-putrinya membuka sesuatu hal yang berkaitan dengan pengetahuan tidak masalah. Tetapi kan di media sosial itu baik buruknya ada semua di sana,” ujarnya.
Blegur juga menyinggung sisi politis dari konten media sosial yang kerap memuat perdebatan tidak produktif.
“Itu yang baik buruk yang dari sisi lain, dari sisi sosial. Belum lagi dari sisi politis yang semua hari ini medianya diisi dengan proksi-proksi berkaitan dengan perdebatan-perdebatan yang tidak perlu harusnya ditonton oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kejelasan dalam kehidupan sehari-hari, bukan wacana politik yang memecah perhatian.
“Hari ini masyarakat butuh kepastian. Kepastian bagaimana kehidupannya bisa nyaman, bisa lancar, sekolahnya bisa gratis, makannya biaya gratis. Yaitu lapangan pekerjaan gratis, bukan perdebatan politis. Kalau perdebatan maka rakyatnya akan bingung karena rakyatnya belum makmur,” pungkasnya. (KN01)