Jakarta, mediakorannusantara.com– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Langkah ini dinilai krusial sebagai faktor utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai target pembangunan daerah.
Permintaan ini disampaikan Bima Arya dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat.
“Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai target, maka perputaran uang di daerah melalui kemaksimalan dari belanja daerah adalah faktor utama,” tegas Bima.
Ia menekankan bahwa percepatan realisasi APBD menjadi kunci untuk menggerakkan sektor ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pembangunan infrastruktur.
Target Minimal dan Sorotan Realisasi Rendah
Bima Arya mengingatkan Pemda bahwa pada triwulan ketiga tahun ini, realisasi belanja daerah sudah harus mencapai minimal 70 persen untuk belanja modal dan barang/jasa, serta 75 persen untuk belanja pegawai.
Meskipun realisasi pendapatan daerah secara umum menunjukkan capaian positif, Bima menyoroti masih rendahnya realisasi belanja di sejumlah daerah. Ia mencontohkan adanya daerah dengan pendapatan tinggi, namun serapan anggarannya belum berjalan optimal. Untuk itu, Pemda yang realisasi belanjanya rendah diminta segera mengambil langkah percepatan.
Faktor Penghambat dan Peran Kepala Daerah
Wamendagri juga memaparkan beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya realisasi belanja, antara lain:
Keterlambatan penetapan APBD.
Lambatnya proses pengadaan barang dan jasa.
Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
Menyikapi hal ini, Bima Arya menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk turun langsung memantau perkembangan realisasi belanja di setiap perangkat daerah.
“Kita mendorong Bapak-Ibu sekalian untuk, terutama kepala daerah atau [kepala] dinas terkait, untuk melakukan pendataan dan mendorong lebih cepat proses pengadaan barang dan jasa, agar belanjanya bisa maksimal,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Bima juga berdialog dengan perwakilan Pemda yang hadir untuk menggali persoalan yang dihadapi dan mencari solusi percepatan penyerapan anggaran.( wa/an)