Surabaya (KN) – Walikota Surabaya Tri Rismaharini membuka Rakerda Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya di Ruang Pola Bappeko, Selasa (3/4). Kegiatan yang dihadiri 250 orang dari unsur SKPD terkait tingkat Provinsi dan Kota Surabaya, TNI, Polri, serta TP PKK Kota dan Kecamatan ini merupakan kelanjutan dari Rakerda Provinsi Jatim yang dilaksanakan pada 28 Februari lalu.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim dengan Walikota Surabaya Tentang Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi yang Dilaksanakan di Kota Surabaya.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, poin-poin yang akan dibahas dalam rakerda tersebut meliputi evaluasi pelaksanaan program kependudukan dan KB 2011 serta rencana pelaksanaan program kependudukan KB pada 2012. Selain itu, para peserta juga akan berdiskusi terkait jaminan persalinan (Jampersal) dan peranan Surabaya sebagai kota layak anak.
Antiek menambahkan, Bapemas KB Kota Surabaya menargetkan 60.417 akseptor KB sepanjang 2012. Target tersebut telah diawali dengan capaian peserta KB MOW (metode operasi wanita) sebanyak 886 orang dalam dua hari (25-26 Februari 2012), sekaligus memecahkan rekor MURI. “Hingga Februari 2012, peserta KB MOW total sebanyak 3.576 dan MOP (metode operasi pria) sebanyak 199 orang,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Walikota memandang rakerda ini sebagai suatu langkah penyusunan strategi dalam menghadapi tantangan global. Caranya yakni dengan mencetak SDM yang lebih berdaya saing sehingga generasi muda tidak menjadi penonton di kota sendiri.
“Melalui berbagai programnya, Pemkot Surabaya berupaya meningkatkan kualitas manusianya. Sekarang, tidak ada lagi istilah miskin struktural. Semua punya kesempatan yang sama,” ujar Tri Rismaharini.
Risma, saan akrab Tri Rismaharini mengaku prihatin dengan banyaknya remaja yang sudah melakukan hubungan intim dengan lawan jenisnya. Bahkan, banyak diantaranya yang masih duduk di bangku SMP. Hal itu diketahui setelah melihat data yang masuk ke Bapemas. “Ini permasalahan serius. Sudah menjadi tugas kita semua untuk membina mereka,” ujarnya. (anto)
Foto : Walikota Tri Rismaharini bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim menandatangani kesepakatan