KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

Wagub Proyeksikan Pendapatan Daerah Provisni Jatim TA. 2017 Sebesar Rp 23 Trillun

wakil-gubernur-jatim-gus-ipul-membacakan-jawaban-eksekutif-atas-pemandangan-umum-fraksi-terhadap-raperda-ttg-apbd-prov-jatim-ta-2017-di-gedung-dprd-jatim-2Surabaya (KN) – Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf memproyeksikan pendapatan daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Prov. Jatim tentang APBD TA 2017 sebesar 23 trilliun 520 milliar 469 juta 13 ribu 606 rupiah.Hal tersebut disampaikannya saat memberikan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD Prov. Jatim TA 2017 pada Rapat Paripurna Lanjutan Masa Persidangan III tahun 2016 di Gedung DPRD Jl. Indrapura Surabaya, Senin (24/10/2016).

Gus Ipul sapaan Wagub Jatim ini merinci, proyeksi pendapatan daerah sebesar 23 trilliun tersebut teridri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 14.844.633.603.406,- Proyeksi pendapatan daerah tersebut juga terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp. 8.675.835.380.200,-.

Dari proyeksi tersebut, nampak bahwa sampai saat ini pendapatan daerah masih bertumpu pada PAD, khususnya dari sektor pajak daerah yang diproyeksikan sebesar 12 trilliun 129 milliar rupiah atau memiliki kontribusi sebesar 51.57 persen dari proyeksi pendapatan daerah.

Penerimaan pendapatan asli daerah didominasi pajak daerah dengan objek pendapatan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

Penetapan target pajak daerah dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, utamanya dalam menggunakan asumsi rencana target penerimaan dan upaya pencapaian target pendapatan.

Untuk belanja daerah pada Raperda Prov. Jatim tentang APBD TA. 2017 sebesar Rp. 23.827.135.680.272,-. Kebijakan belanja daerah pada Raperda tersebut diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas Pemprov Jatim untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang dirumuskan dalam sembilan prioritas pembangunan.

Sembilan prioritas pembangunan tersebut lanjut Gus Ipul diprioritaskan pada pembangunan dengan pendekatan holistik, tematik dan terintegrasi antar perangkat daerah serta memperhatikan keselarasan antar tingkatan pemerintahan.

Keselarasan antar tingkatan pemerintahan tersebut meliputi peningkatan mutu pelayanan dasar (Pendidikan dan Kesehatan) diantaranya melalui program Bosda Madin, Bos SLTA, bantuan sarana penunjang SMK, pembiayaan kesehatan masyarakat miskin, pengembangan taman posyandu dan ponkesdes serta program bebas pasung.

Tak hanya itu, pengembangan keterampilan SDM juga dilakukan melalui SMK mini serta penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi di balai latihan kerja dan industri. Program prioritas tersebut juga diarahkan untuk pengurangan kemiskinan dan pengurangan melalui program Jalin Matra, gerakan cegah PHK, RTLH serta pembangunan prasarana pendukung rusunawa.

Pemprov Jatim juga memprioritaskan pada pengembangan industri dan perdagangan melalui penyelenggaraan misi dagang dan operasional kantor perwakilan dagang. Pengembangan koperasi dan UMKM melalui pembentukan lembaga keuangan mikro hingga kedaulatan pangan melalui peningkatan populasi ternak dan berbagai program lainnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jatim.

“Sembilan prioritas belanja dialokasikan langsung melalui belanja tidak langsung pada SKPD dan PPKD serta pada belanja program dan kegiatan SKPD yang secara sinergi turut mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemprov Jatim sesuai RPJMD tahun 2014-2019.  Penetpan alokasi belanja tersebut telah memperhitungkan kebutuhan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan ynag berlaku,” tegasnya. (rif)

Related posts

Sahat Tinjau Vaksinasi Massal Keluarga dan Anggota Kejaksaan Tinggi Jatim

kornus

Anngota DPR Indah Kurnia Turun Gunung Untuk Menangkan Eri-Armudji

kornus

Anas Ungkap Data Audit Kampanye Capres 2009 Kepada Penyidik KPK

kornus