Surabaya (KN) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf mengapresiasi program Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) untuk menyediakan sejuta rumah bagi masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).“Meskipun keuntungan dari membangun perumahan MBR itu nominalnya kecil, tapi APERSI punya semangat dan kemauan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi MBR melalui program Sejuta Rumah, ini sungguh mulia”
Hal itu disampaikan Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim saat Rakerda DPD APERSI Jatim 2015 dengan tema “Gerakan Nasional Ayo Kerja Wujudkan Program Sejuta Rumah” di Hotel Atria Malang, Selasa (6/10/2015).
Gus Ipul mengatakan, dalam Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa orang yang sejahtera adalah yang mempunyai tempat tinggal yang layak. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum mempunyai tempat tinggal yang layak, bahkan, masyarakat yang belum memiliki rumah juga jumlahnya tidak sedikit.
Karena itu, pria yang juga menjadi Ketua Dewan Penasehat Daerah DPD APERSI Jatim itu memuji komitmen dan semangat APERSI untuk mewujudkan sejuta rumah bagi masyarakat, khususnya MBR. Apalagi, jumlah kebutuhan rumah yang belum tertangani (backlog) di Jatim sangat banyak.
“Backlog perumahan di Jatim berkisar 500.000 unit, sementara setiap tahunnya ada sekitar 400-500.000 orang menikah yang tentu juga membutuhkan rumah, belum lagi PNS maupun pekerja informal yang belum punya rumah. Jadi kebutuhan untuk perumahan makin banyak” katanya.
“Karena itu, program sejuta rumah ini harus didukung, pasalnya, ditengah situasi ekonomi yang sedang lesu, semangat dan komitmen untuk menyejahterakan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan perumahan tetap menyala. Mari kita bersinergi, antara pemerintah dan APERSI untuk mendukung program ini” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua DPD APERSI Jatim, Adhita Setyawan, ST, MBA mengatakan, berdasarkan data, backlog perumahan Jatim masih berkisar 500.000 unit sedangkan kebutuhan rumah seiring pertambahan penduduk baru meningkat demikian besar.
Berdasarkan data, total penduduk Jatim medio 2015 sebesar 38.800.000 jiwa, dengan perkembangan rata-rata setahun 0,8%, setara 310.000 jiwa, karena itu diperlukan rumah baru sebanyak 62.200 unit (dengan asumsi 1 unit rumah dihuni 5 orang), sedangkan dari sisi kemampuan pengembang (APERSI, REI, PERUMNAS) untuk pengadaan rumah per tahun pada 2014 kemarin hanya sekitar 20 ribuan saja.
“Perumahan MBR adalah tanggung jawab pemerintah dan Developer, meskipun untungnya kecil, kita harus tetap bekerjasama demi memenuhi perumahan untuk MBR, saya optimisi kedepan APERSI dapat menjadi soko guru perumahan kita“ katanya.
Untuk menutup kekurangan pengadaan rumah di Jatim ini, tentu tidak bisa dicapai jika tidak ada terobosan-terobosan maupun kebijakan inovatif oleh seluruh stake holder di bidang perumahan. Karena itu, Adhita minta Rakerda ini bisa merumuskan solusi untuk kebutuhan perumahan tersebut.
“kami harap RAKERDA ini bisa menghasilkan keputusan untuk menginventarisasi berbagai persoalan pengembangan perumahan, dan rumusan program kerja yang dapat mengakomodir kepentingan anggota APERSI dalam rangka percepatan pembangunan RSH di Jatim” katanya.
Ketua Panitia Penyelenggara, Ir Bambang Aji Waskito mengatakan, Rakerda ini merupakan evaluasi kinerja pengurus dalam mengemban tugas-tugas dan tantangan organisasi untuk disempurnakan pada waktu mendatang, yang mana tidak lebih sederhana, bahkan cenderung kian berat.
“Rakerda ini untuk saling bertukar pengalaman sesama anggota dan merapatkan barisan untuk mencoba mencari jalan keluar atas persoalan-persoalan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab untuk penyediaan rumah sederhana sehat (RSH)/Rumah Rakyat bagi MBR” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP APERSI Ir. Eddy Ganefo mengatakan, dalam penyediaan rumah bagi MBR, para pengembang, khususnya anggota APERSI masih terkendala adanya kebiijakan dari para pemangku kepentingan yang belum kondusif dan sejalan.
Ia mencontohkan, ketentuan standar maksimal harga jual yang dipatok oleh pemerintah sangat sulit jika disesuaikan dengan harga beli tanah yang cenderung terus meningkat, sementara disisi lain, kemampuan daya beli MBR cenderung stagnan, akibatnya, terdapat sejumlah besar MBR di Jatim yang tidak mampu membeli rumah dengan fasilitas KPR FLPP. (yo)