Jakarta (mediakorannusantara.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memaparkan Tiga Pilar inovasi dan strategi Keterbukaan Publik di Jatim. Diantaranya, kemudahan akses informasi kepada publik, penguatan layanan publik berbasis IT atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa.
“Ketiga pilar inilah yang kami terus dorong untuk meningkatkan keterbukaan layanan publik di Jawa Timur,” ujarnya seusai melakukan Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Wagub Emil mengatakan, pilar pertama memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat dalam mengunduh informasi publik yang ada dalam website, portal, platform digital yang bisa dengan mudah diakses masyarakat sampai pada para penyandang disabilitas.
“Kita memiliki Sistem Keterbukaan Informasi Publik Online (SIKIPO) dimana masyarakat bisa mengunduh beberapa dokumen yang dibutuhkan disesuaikan dengan fitur permohonan informasi online atau permohonan keberatan online untuk mempermudah publik mengakses dan mendapatkan informasi publik,” ungkapnya.
“Fitur ini, kita tambahkan lagi dengan layanan call center serta terhubung dengan masing masing OPD terkait. Kami memiliki petugas yang bisa menyampaikan informasi menggunakan bahasa isyarat,” imbuhnya.
Pada pilar kedua, Emil menggambarkan bahwa proses SPBE yang disajikan oleh Pemprov Jatim menjadikan seluruh layanan informasi bisa dicapai dengan jelas sehingga berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa diperoleh dengan mudah. Bahkan, jika ada permintaan informasi bisa ditelusuri dengan mudah.
Disampaikannya, bahwa sampai saat ini, indeks kepuasan dan minat masyarakat terkait layanan publik di Jatim terus meningkat dengan baik.
“Beberapa waktu lalu, kita meluncurkan open data dimana penggunanya hampir mencapai 100 ribu. Penyampaian informasi di Medsos melalui postingan postingan kebijakan terus dilakukan secara masif yang bisa dikonsumsi oleh publik,” jelasnya.
Sementara pada pilar ketiga, Emil menjelaskan bahwa Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa terus dilakukan menggunakan integrasi market place sehingga belanja pemerintah berbasis e-katalog mulai dari pengadaan barang jasa yang besar sampai pada belanja UMKM.
“Itulah tiga pilar kita untuk mendorong informasi keterbukaan publik di Jawa Timur,” tegasnya.
Emil menerangkan, setiap tahun Pemprov Jatim selalu berupaya untuk menelaah serta menjawab berbagai pengaduaan informasi bersama Komisi Informasi.
Kepercayaan publik, menurutnya merupakan hal penting yang harus dibangun melalui keterbukaan. Jadi keterbukaan bukan hanya sekadar bentuk kepatuhan melainkan strategi untuk bisa membuat pembangunan partisipatif.
“Kalau pembangunan sudah partisipatif maka akan lebih kena kepada masyarakat. Karena era demokrasi mengajarkan bahwa masyarakat bisa menilai happy tidak kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah. Kalau informasi yang disampaikan terbuka maka masyarakat senantiasa lebih mudah menerima informasi dengan baik,” tutupnya. (KN04)