Diskominfo Jatim Bersama Polda Jatim saat menggelar pertemuan di Command Center Diskominfo, Senin ( 27/11/2023).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi (Diskominfo) Jawa Timur bersama Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersinergi menangani hoaks serta pengamanan ruang siber menjelang Tahun Pemilu 2024.
Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, dalam pertemuan yang berlangsung di Command Center Diskominfo, Senin ( 27/11/2023) mengatakan, sinergitas ini berawal dari keinginan baik, antara Diskominfo Jatim dan Polda Jatim.
“Kami ingin ada sesuatu yang menjadi pekerjaaan bersama dan menjadi tanggung jawab bersama. Pertama adalah penanganan Klinik Hoaxs, dimana penanganan hoaks yang semakin mendekati 2024 semakin tinggi juga semakin banyak hoaknya. Yang kedua, terkait bagaimana menjaga ruang siber di Jawa Timur. Karena dari data yang ada di Kominfo Jatim sudah ada 2.500 gangguan. Saya yakin kalau penanganan dilakukan bersama dan mendapat perhatian bersama akan lebih mudah. Apapun hasil dari pertemuan hari ini siap untuk kami tindaklanjuti,” ujarnya.
AKBP Hendri N. Santoso, Kasubdit V Siber Polda Jatim, mengatakan, pihaknya bersama – sama secara sinergis melakukan penanganan terhadap hoaks. Dimana di tahun politik 2024 dibutuhkan kecepatan dan kesegeraan dalam memverifikasi berita – berita yang menyebar di masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tertutama ketenangan masyarakat agar tidak mudah menyebarkan beritahoaks.
“Tahun Pemilu 2024 menjadi sangat penting karena masyarakat sangat mudah mengakses dan bahkan ikut menyebarkan ketika ada ahal – hal yang berbau politik. Kalau hal tersebut tidak segera kita tangani dengan cepat akan berpotensi terjadinya konflik, baik antara masyarakat maupun para pendukung yang fanatik,”ujarnya.
“Dan dari pertemuan ini dalam waktu dekat akan kita selenggarakan kegiatan dengan mengundang berbagai pihak termasuk pegiat medsos dan wartawan dan penyedia jasa intenet. Dengan harapan ada persamaan persepsi dan sekaligus kesamaan gerak untuk bersama – sama dalam menangkal hoaks, supaya tidak tidak berpotensi pada dampak yang lebih luas,” imbuhnya.
Mewakili Biro Pemerintahan Pemprov Jatim, Muryanto Eko P, mengatakan, bentuk sinergitas ini sudah memiliki payung hukum, sehingga tinggal menindaklanjuti untuk dilaksanakan dengan kegiatan – kegiatan seperti sosialiasi dengan lembaga terkait. Antara lain, Dewan Pers dan asosiasi–asosiasi lainnya untuk dibangun koordinasi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi).
Sedangkan untuk mengantisipasi agar berita hoaks tidak berkembang tugas pemerintah dan Polda adalah bersama – sama mengarahkan masyarakat dan pelaku medsos bisa tertib aturan hukum, terutama terkait UU ITE agar tidak menganggu dan meresahkan masyarakat.
Pada pertemuan ini, juga diikuti oleh tim dari Diskominfo Jatim, yaitu SubKoord Sumber Daya Komunikasi Publik, Eko Setiawan, Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Infromasi, Aulia Bahara Permana, Kasubag Sungram dan Anggaran, Venus Vebrina. Sementara Dari Polda Jatim antara lain Kompol Panji Prastitha, AKP Zaini dan AKP Imam Munadi.
Sebagai infromasi, sebelumnya sudah ada MoU antara Kapolda dengan Gubernur Jatim pada tahun 2021 untuk bersama – sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dan pertemuan ini adalah implementasi dari MoU tersebut yang nantinya akan dilanjutkan dengan diadakannya kegiatan yang diadakan Reskrimsus dengan Diskominfo Jatim. (KN04)