KORAN NUSANTARA
Headline indeks Surabaya

Urbanisasi Kerap Picu Masalah Sosial, Dewan Imbau Pemkot Lakukan Langkah Antisipasi

Wakil Ketua DPRD Surabaya Dr Ratih Retnowati
Wakil Ketua DPRD Surabaya Dr Ratih Retnowati

Surabaya (KN) – Fenomena mudik Lebaran (Hari Raya Idul Fitri) kerap dibarengi dengan berdatanganya (urbanisasi) penduduk dari desa ke kota-kota saat mereka kembali ke kota asal mereka merantau. Wakil Ketua DPRD Surabaya Dr Ratih Retnowati menilai, kondisi tersebut merupakan sesutau yang wajar.

Menurut politisi srikandi Partai Demokrat ini, konsekuensi Surabaya sebagai kota Metropolis harus menerima hal itu lantaran kota dianggap sebagai tempat untuk mencari penghasilan dan meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan). ”Tinggal bagaimana Pemkot setempat melakukan antispasi agar tidak terjadi pengangguran membludak,” kata Ratih, Senin (27/6/2016).

Ratih mengatakan, kaum urban datang ke kota, khususnya Surabaya, pasti lantaran Surabaya dinilai memiliki daya tarik. Daya tarik inilah yang kemudian harus dikelola Pemkot agar bisa lebih bermanfaat. Artinya, kata dia, sebisa mungkin apa yang menurut kaum urban menarik untuk datang ke Surabaya bisa dikelola menjadi sesutau yang bernilai bagi masyarakat sekitar.

Mengenai banyaknya kaum urban yang datang setiap kali usai Lebaran, Ratih mengimbau Pemkot Surabaya beserta jajaranya gencar melakukan operasi penertiban (Yustisi). Bahkan, kata dia, bila perlu disertai dengan sanksi. ”Kalau penduduk yang sudah bertahun-tahun tinggal di Surabaya namun tidak memiliki adminsitrasi kependudukan sepeti KTP dan lain sebagainya, ini kan tidak wajar. Nah ini yang harus ditindak dengan tegas melalui mekanisme sanksi,” katanya.

Sementara bagi penduduk yang baru datang (urban) usai Lebaran, kata dia, Pemkot bisa langsung melokalisir dengan menghubungai kerabat atau sanak saudaranya di Surabaya. Apabila tidak memiliki kerabat dan tidak memiliki pekerjaan, maka bisa dikoordinasikan untuk dipulangkan.

Langkah tersebut, lanjutnya, perlu dilakukan mengingat kian banyaknya kaum urban yang menganggur tidak memiliki pekerjaan berbanding lurus dengan tingkat kerawanan sosial di sebuah kota.

”Dampaknya banyak masalah yang akan ditimbulkan, masalah sosial, kejahatan, dan lain sebagainya. Ini kan tidak kita inginkan,” ujarnya. (anto)

Related posts

Dari Yogyakarta, Masbehi Rapatkan Barisan Waspadai Ancaman Separatis dan Radikalisme

kornus

Jawab Kekhawatiran Masyarakat, Fraksi Gerindra DPRD Jatim Kampanye Makan Daging Sapi

kornus

Data Kementan RI Catatkan Jatim Sebagai Provinsi dengan Capaian Vaksinasi PMK Tertinggi Se-Indonesia

kornus