Jakarta, mediakorannusantara.com-Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, mengumumkan kebijakan strategis yang memungkinkan sertifikat kekayaan intelektual (KI) digunakan sebagai agunan atau jaminan pinjaman. Langkah ini dinilai sebagai terobosan besar dalam memperkuat sistem pembiayaan berbasis karya kreatif dan inovasi di Indonesia.
Dalam acara ‘What’s Up Kemenkum Campus Calls Out’ di Universitas Indonesia, Depok, Senin (9/2/2026), Supratman menjelaskan bahwa sertifikat yang dapat diagunkan meliputi hak cipta, merek, paten, hingga bentuk kekayaan intelektual lainnya.
Kebijakan ini dirancang untuk memberikan pengakuan ekonomi yang nyata bagi para kreator dan peneliti, sehingga karya mereka memiliki nilai formal di mata lembaga keuangan. Untuk mendukung hal tersebut, Supratman mendorong para akademisi dan peneliti di perguruan tinggi untuk segera mendaftarkan paten atas inovasi mereka. Pemerintah bahkan memberikan fasilitas khusus berupa pembebasan biaya pendaftaran atau nol rupiah bagi karya yang belum dikomersialkan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ekosistem riset nasional.
Menanggapi kebijakan tersebut, Guru Besar Universitas Indonesia, Agus Sardjono, menyebutkan bahwa pengakuan negara melalui sertifikasi adalah kunci agar kekayaan intelektual bisa masuk ke dalam sistem pembiayaan. Menurutnya, kepastian hukum yang melekat pada sertifikat KI akan memudahkan perbankan dalam melakukan penilaian risiko. Dengan adanya skema ini, para peneliti diharapkan memiliki motivasi lebih kuat untuk menghasilkan karya yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang terlindungi hukum.( wa/ar)