KORAN NUSANTARA
indeks Surabaya

Terancam di PHKm, Puluhan Pegawai Kontrak RS BDH Mengadu Ke Komisi D

Surabaya (KN) – Ratusan tenaga kontrak Rumah Sakit Umum Bakti Dharma Husada (RS BDH) Surabaya terancam di PHK. Mereka yang terancam tidak diperpanjang lagi masa kerjanya, Rabu (12/12) mengadukan nasibnya ke Komisi D DPRD Surabaya.Menurut Yuswo salah satu perwakilan pegawai kontrak RS BDH di hadapan komisi D, saat ini para pegawai kontrak RS BDH galau. “Kami mendengar ada rencana untuk pemangkasan jumlah tenaga kontrak mulai 2013, karena itu kami ingin agar Komisi D menjembatani untuk menyelamatkan nasib para karyawan,” kata Yuswo.

Ada tiga tuntutan yang disampaikan pegawai kontrak. Selain meminta tidak ada PHK pegawai, mereka juga menuntut adanya perlindungan berupa asuransi kesehatan dari Pemkot Surabaya. Pegawai kontrak juga menanyakan kebenaran tidak diberikannya cuti hamil dan melahirkan.

Yuswo menyatakan kabar adanya rencana PHK ini diberikan terlalu mendadak kepada para pegawai. Sebab rata rata pegawai kontrakan yang berjumlah 366 orang ini masa kontraknya berakhir pada 31 Desember 2012. “Terus terang kami tak siap jika di PHK secara mendadak karena kami sudah punya anak dan istri,” ujarnya.

Sementara dr. Maya Syahria Saleh M Kes, Direktur RS BDH yang dihadirkan ke Komisi D mengaku kaget ada pegawai RS BDH mengadu ke DPRD. “Kan kemarin sudah kita bicarakan di kantor kenapa kok mengadu ke sini,” ujarnya.

Maya mengatakan, kabar yang ia terima dari Pemkot Surabaya memang akan ada pemangkasan anggaran untuk belanja barang dan jasa di RS BDH dan kebijakan ini juga berlaku di SKPD lainnya. Gaji para pegawai kontrak ini juga diambilkan dari belanja barang dan jasa.

Namun sejauh ini Manajemen RS BDH belum mau membuka informasi berapa orang yang akan kena PHK tersebut. Namun untuk persiapan menjelang kebijakan itu diterapkan RS BDH melakukan uji kompetensi skill kepada para pegawain kontraknya.

Bekerjasama dengan Universitas Narotama, para pegawai kontrak ini harus menjalani psiko test dan tes tulis lainnya. Selain itu evaluasi dilakukan untuk melihat kinerja para pegawai kontrak tersebut. “jadi kalau kebijakan pemangkasan anggaran diterapkan kami sudah memiliki gambaran siapa saja yang akan kami pertahankan,” ujarnya.

Ketua Komisi D Bhaktiono mengatakan, sebaiknya RS BDH mengevaluasi lagi dan berpikir lagi ke depan karena rumah sakit ini makin besar dan ramai pasti akan membutuhkan pegawai dalam jumlah besar. (anto)

 

Foto : Puluhan tenaga kontrak RS BDH di Komisi D DPRD Surabaya

Related posts

Pemprov Jatim Terus Lakukan Operasi Stabilisasi Harga Cabe di Pasar Tradisional

kornus

Pemkot Masukan Anggaran Siluman Rp 9 Miliar Dalam PAK

kornus

Gubernur Khofifah Canangkan ZIS Bagi ASN Selama Bulan Ramadhan

kornus