Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Anggota DPRD Provinsi Jatim dari Fraksi Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim I (Kota Surabaya), Hadi Dediyansah S.Pd M. Hum saat melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses III Tahun 2020 di Jl Wiyung Gg II/Gg Grendo, RT 01/RW 02, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, Minggu (8/11/2020), banyak menerima keluhan dari warga terkait pendidikan, khususnya penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi dan kegiatan belajar mengajar secara online (daring) di masa pandemi Covid -19.
Warga perwakilan RT 1/RW 2, Heni Mufainah meminta Cak Dedi sapaan lekat Hadi Dediyansah untuk mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. “Pak Dedi kapan anak-anak bisa belajar normal (tatap muka). Terus terang, kalau setiap hari belajar daring, kami keberatan. Untuk beli paket internet saja seminggu Rp 100 ribu. Kalau sebulan Rp 400 ribu. Ini membuat uang untuk belanja dan makan sehari-hari jadi berkurang, ” ungkap dia.
Selain itu, warga Wiyung juga mengeluh anaknya tak bisa sekolah di SMP, SMA/SMK negeri karena PPDB yang memakai sistem zonasi. Sementara daya tampung di sekolah negeri di wilayah Wiyung masih terbatas.
Menanggapi keluhan tersebut, Cak Dedi memaklumi jika PPDB tetap memakai sistem zonasi sampai kapan pun anak-anak di wilayah Wiyung tak bisa sekolah negeri. “Aspirasi ini saya tampung dan tetap akan saya perjuangkan. Sebab sistem zonasi ini tidak adil. Seharusnya pakai zonasi dan juga prestasi,”ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD jatim ini.
Terkait permintaan belajar tatap muka di sekolah agar segera diberlakukan mengingat kegiatan belajar mengajar secara daring butuh biaya tambahan dan biaya penunjang cukup tinggi, Cak Dedi menegaskan, jika sektor pendidikan memang harus segera dimulai lagi tentunya dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Kenapa demikian? Karena orang tua sudah terkena dampak ekonominya. Mereka juga harus disibukkan dengan pembelajaran anaknya di rumah.
Cak Dedi mengungkapkan, dalam kegiatan belajar daring, 90 persen yang belajar adalah ibunya. “Jadi jika pola (cara daring) terus yang dilakukan, yang tambah pintar itu bukan anaknya, tapi ibunya. Padahal ibu juga punya tugas lain. Misalnya harus menyiapkan sarapan untuk suaminya yang berangkat kerja. Makanya, dalam kondisi Covid-19 yang banyak karyawan di PHK ini, butuh saling pengertian suami istri agar tak terjadi gesekan rumah tangga. Karena secara nasional ekonomi kita difisit, semua pasti susah. Maka butuh kebersamaan dan saling pengertian,” ungkapnya.
Untuk itu, Cak Dedi yang berangkat jadi anggota DPRD Provinsi Jatim lewat Dapil Jatim 1 (Kota Surabaya) akan mendorong Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk segera memberlakukan sekolah tatap muka. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
” Ya, Januari 2021, semua pendidikan di semua tingkat mulai TK- perguruan tinggi harus dimulai lagi. Selain menerapkan protokol kesehatan yang ketat, juga waktu jam belajarnya harus dikurangi atau bergantian, ” tandas dia.
Dia memberi contoh. Misal satu kelas ada 40 siswa, maka jam masuk belajarnya juga harus bergantian. “Untuk hari Senin mIsalnya 20 siswa belajar di sekolah. Sementara sisanya (20 siswa) belajar di rumah. Selanjutnya, hari Selasa yang sebelumnya belajar di rumah, gantian belajar di sekolah. Dan yang sebelumnya masuk sekolah, gantian belajar di rumah. Begitu seterusnya. Ini bagian dari adaptasi dengan kebiasaan baru,” ungkap dia.
Meski demikian, lanjut Cak Dedi, pengawasan tetap harus diperhatikan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satgas penanganan Covid-19 untuk memantau perkembangan implementasi kebijakan ini.
“Ya, ini sebuah alternatif agar anak- anak bisa kembali sekolah dengan aman dan nyaman, sehingga orang tua tidak khawatir. Insya Allah sekolah tatap muka ini bisa dimulai lagi Januari tahun depan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, di masa pandemi Covid-19 semua lembaga pendidikan ditutup sampai sekarang. Siswa dituntut belajar online dari rumah.
Dalam pelaksanaanya, orangtua harus mendampingi anak, sementara guru harus menyiapkan materi secara online. Kondisi ini membuat mereka jenuh dan menuntut segera diberlakukan belajar di sekolah. (KN01)
Foto : Aggota DPRD Jatim Hadi Dediyansah saat menggelar kegiatan Reses III Tahun 2020 di Jl Wiyung Gg II Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, (8/11/2020) .