Calon Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardakdalam debat kedua Pilgub Jatim di Grand City Surabaya, Minggu (3/11/2024) malam.
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Pasangan Calon Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak tampil prima dalam debat kedua Pilgub Jatim 2024 yang digelar KPU Jatim di Grand City Surabaya, Minggu (3/11/2024) malam.
Mengenakan batik Gedog -Tuban , Khofifah tampil dengan nuansa biru. Emil Dardak pun mengenakan setelan jas, lengkap dengan dasi berwarna biru serasi dengan Khofifah. Sebelum berangkat ke lokasi debat, Khofifah-Emil bersama relawan juga didoakan bersama dengan dipimpin oleh Pengasuh Pondok Pesantren Ammanatul Ummah KH Asep Syaifuddin Chalim.
Membuka penampilan debat, Khofifah dengan bangga menyampaikan capaian prestasi yang didapatkan dalam lima tahun periode pertama yaitu memperoleh sebanyak 738 penghargaan.
“Kami bersyukur bahwa kemajuan yang dicapai Jatim Insya Allah adalah jemajuan yang nyata adanya. Pada posisi lima tahun terakhir investasi 2023 mencapai titik tertinggi dalam lima tahun pemerintahan kami. Angkanya Rp 145 Trilliun,” tegas Khofifah.
Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tumbuh secara inklusif yang dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang ada seiring dengan meningkatnya pembukaan lapangan kerja. Sehingga angka TPT Jatim lebih rendah dari nasional.
“Berikutnya IPM, IPM kita lebih tinggi dari nasional. Penghargaan dari mulai regional, nasional dan internasional berhasil kita raih. Hampir dua hari sekali kami dapat penghargaan. Sehingga total dalam lima tahun kami mendapatkan penghargaan sebanyak 738. Ini hasil kerja keras dan kerja ikhlas kita semua,” tegas Khofifah.
Tata kelola pemerintahan Jatim dalam lima tahun terakhir terbukti keberhasilannya dengan mendapatkan penghargaan dari Presiden. Dimana Khofifah mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha yang membuktikan Khofifah adalah gubernur terbaik di Indonesia di tahun 2024.
Dengan 738 penghargaan yang diraih Pemprov Jatim di segala sektor ini, Khofifah-Emil siap untuk melanjutkan pembangunan dan kemajuan Jatim sebagai gerbang baru nusantara.
Di bidang pencegahan korupsi, monitoring center of prevention yang indikatornya ditentukan dan dinilai langsung oleh KPK, Jawa Timur mendapatkan skor 92. Angka ini lebih tinggi dari nasional yang mendapatkan skor 75.
Berikutnya dalam hal inovasi, di kepemimpinannya periode pertama, Khofifah bukan hanya mendorong penciptaan inovasi per dinas, tapi per unit. Setiap Januari mereka akan presentasi inovasi apa yang akan mereka siapkan itu sebelum masuk musrenbang sebelum masuk RKPD. Sehingga Kemendagri memberikan penghargaan sebagai provinsi paling inovatif di Indonesia.
Kemudian kaitan dengan kemiskinan ekstrem. Di tahun 2019, kemiskinan ekstrem di Jatim mencapai atau 4,4% setara 1,8 juta. Angka ini berhasil diturunkan Khofifah-Emil di periode pertama sehingga menjadi 0,66% setara 263 ribu per Maret 2024.
Berikutnya Khofifah juga memaparkan komitmennya untuk melaksanakan pemerintahan yang anti KKN dan bersih dari orang dalam. Ia menegaskan bahwa sejak menjabat sebagai Gubernur dan mendapat mandat dari warga masyarakat Jatim, Khofifah-Emil sudah mencanangkan CETTAR, yaitu cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif sebagai tagline dan ruh tata kelola pemerintahan provinsi Jatim.
Awal menjabat sebagai gubernur Khofifah tancap gas dengan menerbitkan Pergub nomor 64 tahun 2019 tetang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tertanggal 1 Oktober 2019.
“Ini menjadi bagian penting untuk membreakdown bagaimana Sistem Pemerintahan yang bersih bebas korupsi sekaligus menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan. Dan terbukti bahwa di kepemimpinan kami, Jatim menjadi satu-satunya provinsi mendapatkan penghargaan dari KemenPAN RB,” tegas Khofifah.
“Saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak berada pada ruang hampa. Jadi seluruh yang kita lakukan sebagai Wakil pemerintah pusat di daerah, ada regulasi undang-undang yang mengatur, undang-undang 23 2014 tentang pemerintah daerah. Ada kewenangan kabupaten/ kota yang harus dijaga,” tegasnya.
Regulasi itu harus dipahami oleh seluruh kandidat bagaimana sesungguhnya mekanisme kewenangan antara bupati, Walikota, Camat, kepala desa, kemudian Gubernur, wakil gubernur, sampai dengan pemerintah pusat.
“Tahun 2023 kemarin untuk IGA dari Kementerian Dalam Negeri Pemprov Jawa Timur oleh Kementerian dalam negeri disampaikan bahwa inilah Provinsi paling inovatif jadi semua tidak berada pada ruang hampa kawan-kawan,” tegas Khofifah.
“Jadi kalau kemudian ada indikator-indikator yang kemudian kita mendapatkan skor tertentu maka itu sesuatu yang saya ingin menyampaikan bahwa ada proses yang kami lakukan, ada keseriusan yang kami lakukan dan ada proses yang kita bangun sinergitas bersama yang menunjukkan komitmen kita untuk berbenah, komitmen kita untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik itu baru satu sisi, dan birokrasi kita harus berdampak” ujarnya.
Tidak hanya itu, Khofifah juga menjelaskan bagaimana kewenangan hubungan antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten kota. Dari semua sistem yang sudah dilakukan, yang paling sederhana adalah membuat whatsapp group.
Selayaknya ada grup WA antar gubernur se Indonesia yang dipimpin langsung oleh Mendagri, di Jatim Khofifah juga membuat jaringan komunikasi WA grup dengan bupati walikota se Jatim. Namun sayangnya ada satu kepala daerah yang tidak mau untuk masuk dalam grup tersebut.
“Jika ada yang urgen saya biasanya langsung share itu di group bupati walikota. Anytime. Tapi di perjalanan ini ada seorang kepala daerah yang tidak mau masuk dalam grup. Sehingga untuk koordinasi yang seperti ini juga menjadi terkendala, padahal setelah berganti kepala daerah, yang baru mau masuk di dalam grup. Jadi sebetulnya koordinasi yang sangat simpel itu sebetulnya di WhatsApp tapi ternyata tidak sesederhana itu, karena ada yang tidak berkenan masuk di dalam grup, sehingga menjadi kendala untuk bisa meneruskan koordinasi-koordinasi secara menyeluruh,” urai Khofifah.
Di sisi lain, Emil Dardak menjelaskan bahwa yang namanya birokrasi berdampak berhasil dicapai Jatim dengan bukti menghasilkan ratusan penghargaan.
“Birokrasi yang bagus itu harus membawa hasil. Penghargaan yang kami peroleh itu karena ada hasilnya dan angkanya itu riil,” tegas Emil.
Pihaknya bersyukur debat malam hari ini terang benderang dan angka maupun data tersampaikan dengan jelas dari apa yang sudah dikerjakan.
“Alhamdulillah mudah-mudahan pilkada ini prosesnya konstruktif dan produktif. Kami berharap sekali lagi proses kampanye Pilkada ini menjadi momen untuk menceritakan cerita di balik layar yang mungkin kadang kurang begitu viral kalau masuk ke dalam medsos,” tutur Emil.
“Tapi kemudian malam hari ini jadi terang benderang saat bisa kemudian mengklarifikasi hal-hal yang menjadi pertanyaan. Dan Bismillah mudah-mudahan cita-cita kita gerbang baru Nusantara bisa terwujud,” pungkasnya. (KN01)