Cagub dan Cawagub Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak ditemui wartawan usai debat publik kedua Pilgub Jawa Timur 2024 di Grand City Surabaya, Minggu (3/11/2024) malam.
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Calon petahana Gubernur Jawa Timur Nomor Urut 2, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif di Provinsi Jatim.
Hal itu disampaikan Khofifah Indar Parawansa usai debat publik kedua Pilgub Jawa Timur 2024 yang berlangsung di Grand City Surabaya, Minggu (3/11/2024) malam.
Khofifah menyampaikan bahwa pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tugas dan kewenangannya telah diatur oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Oleh karena itu regulasi itu harus dipahami oleh seluruh kandidat bagaimana sesungguhnya mekanisme kewenangan antara bupati/walikota camat, kepala desa gubernur dan wakil gubernur sampai dengan pemerintah pusat,” kata Khofifah.
Ia juga menjelaskan bahwa seluruh kebijakan dan capaian pemerintah provinsi didasarkan pada indikator yang disusun oleh lembaga terkait. Salah satu contohnya adalah pencapaian Monitoring Center of Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana Jawa Timur memperoleh skor 92, di atas rata-rata nasional yang hanya 75.
“Ada proses dan keseriusan yang kami lakukan, serta sinergitas yang kami bangun untuk menunjukkan komitmen tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya.
Selain itu, Khofifah juga memaparkan berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur di era kepemimpinannya sebagai gubernur. Menurutnya, setiap dinas dan unit kerja di Pemprov diwajibkan melakukan presentasi inovasi di awal tahun sebelum masuk ke Musrenbang, RKPD, dan R-APBD.
“Ketika kemudian tahun 2023 kemarin untuk IGA (Innovative Government Award), itu oleh Kemendagri (Kementerian Salam Negeri) disampaikan bahwa inilah (Jawa Timur) provinsi paling inovatif. Jadi semua tidak berada pada ruang hampa,” bebernya.
Sementara menyoroti hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Khofifah menekankan pentingnya pola koordinasi yang sederhana namun efektif. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah grup WhatsApp antar gubernur dan Kemendagri.
Melalui grub tersebut, setiap informasi yang disampaikan oleh Kemendagri, selanjutnya diteruskan Khofifah kepada grup whatsapp lain yang terdiri para bupati/wali kota se Jawa Timur.
“Tapi ternyata tidak sesederhana itu, karena ada kepala daerah yang tidak berkenan masuk di dalam grup. Sehingga menjadi kendala untuk meneruskan koordinasikan itu,” ungkap dia.
Dalam hal pengentasan kemiskinan ekstrem, Khofifah memaparkan capaian Jawa Timur yang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 1,8 juta pada tahun 2018 menjadi 268 ribu pada Maret 2024.
“Kita ingin yang ini (miskin) itu tidak jatuh kepada kemiskinan ekstrem. Nah yang bisa kita lakukan sinergitas semua pihak,” ucap dia.
Khofifah juga menekankan bahwa pemberantasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja. Karena itu, membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
“Semua masyarakat elemen strategis punya ruang untuk bisa memberikan dedikasi dan pengabdian terbaiknya untuk memberikan layanan kepada masyarakat,” papar dia.
Di kesempatan yang sama, Calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Emil Elestianto Dardak menyoroti pentingnya birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa birokrasi harus terstruktur dan diukur dampaknya.
“Jadi kalau ada orang ngomong percuma punya birokrasi bagus kalau tidak ada hasilnya, tidak bisa. Karena birokrasi yang bagus itu harus bawa hasil, penghargaan yang diperoleh itu karena ada hasilnya, angkanya itu real,” tegas Emil.
Emil mencontohkan penghargaan produksi padi tertinggi yang diraih oleh Jawa Timur. Menurut dia, penghargaan itu bukan semata-mata untuk prestise, tetapi karena keberhasilan meningkatkan produksi padi untuk kesejahteraan petani.
“Kalau kalau penghargaan produksi padi tertinggi, ya karena memang padinya tertinggi, bukan untuk ngejar penghargaan, tapi untuk ngejar produksi tertinggi untuk para petani,” katanya.
Emil juga menyoroti pentingnya transparansi dalam birokrasi. Dalam debat tersebut, ia menyatakan rasa syukur bahwa data dan sistem yang dipaparkan telah memberikan gambaran jelas kepada masyarakat.
“Saya bersyukur debat malam ini terang benderang, angkanya jelas, sistemnya jelas yang sudah dikerjakan kadang sudah diulang lagi tapi ternyata jelas ada,” sebut Emil.
Ia berharap momen kampanye Pilkada ini dapat menjadi ajang klarifikasi isu-isu yang berkembang di masyarakat agar Jawa Timur semakin maju. “Dan mudah-mudahan cita-cita kita (Jawa Timur) Gerbang Baru Nusantara bisa terwujud,” tutupnya. (KN01)