Surabaya (KN) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan meminta persetujuan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) agar diperbolehkan mengangkat guru Pegawai Tidak Tetap (PTT). Hal ini dilakukan untuk menggantikan 137 guru PNS yang pensiun tahun 2016 ini.Meski dalam aturan pengangkatan itu diperbolehkan, namun MenPAN-RB tahun ini tidak akan melakukan pengangkatan CPNS tenaga pengajar yang baru. Bila tidak ada tambahan guru baru, dikhawatirkan akan berpengaruh kepada kualitas anak didik di sekolah. Jumlah guru PNS yang pensiun selalu ada setiap tahunnya. Kalau tahun ini ada 137 guru PNS yang pensiun, maka tahun depan jumlahnya lebih banyak lagi, yakni 285 guru terutama guru olahraga dan agaman.
“Kami akan surati KemenPAN-RB, untuk dapat persetujuan boleh tidak mengangkat PTT. Memang secara aturan di UU Aparatur Sipil Negara (ASN) diperbolehkan. Tapi kan kami tetap harus meminta persetujuan KemenPAN-RB,” kata Penjabat (Pj) Walikota Surabaya, Nurwiyatno, Selasa (26/1/2016).
Menurutnya, rekruitmen tenaga PTT untuk mengajar di sekolah-sekolah negeri itu akan dilakukan di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Surabaya. Nantinya, meski berstatus PTT, namun hak dan kewajiban mereka akan sama seperti guru yang berstatus PNS. Mereka tetap akan mendapat tunjangan sama seperti guru PNS. Hanya bedanya, jika guru PNS mendapat gaji yang bersumber dari APBN, maka PTT mendapat gaji dari APBD. (anto)