Surabaya (KN) – Kabar kurang sedap terus menyelimuti Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Kota Surabaya, yang akan dilangsungkan, Jumat (31/8). Setelah sempat dikhabarkan bakal berlangsung alot dan seru, Muscab yang diselenggarakan di Hotel Bumi Surabaya itu juga dinilai tak sesuai nilai-nilai demokrasi oleh salah satu kandindat Ketua DPC, dan juga diwarnai dengan isu money politic.
Salah satu kandidat ketua di Muscab DPC Partai Demokrat Surabaya, Sukoto, kecewa dengan sistem pelaksanaan suksesi. Pasalnya, Ia tak pernah dipertemukan dengan pemilik suara, yakni 31 pimpinan PAC, satu utusan DPC, DPD dan satu utusan DPP.
Menurut salah satu kandindas yang juga Direktur Utama Harian Memorandum tersebut, pelaksanaan Muscab DPC PD Surabaya itu tak sesuai nilai-nilai demokratis yang benar. “Biasanya, Pemilu itu kan Luber Jurdil, tapi pada Muscab ini tak seperti itu. Disinyalir ada salah satu calon yang sudah melakukan karantina terhadap 25 PAC, sehingga dengan begitu pelaksanaannya tak jujur dan adil. Ini tentu tidak baik bagi iklim di Demokrat sendiri,” ujar Sukoto.
Sampai saat ini, dirinya sama sekali tak bisa paparan tentang program-program atau visi dan misi kepengurusan mendatang. Padahal, idealnya, para calon atau kandidat, jika ingin dipilih, tentu harus melakukan paparan visi dan misinya, agar pemilik suara bisa paham siapa yang berhak dipilih dan tidak.
“Yang terjadi, paparan hanya pada panitia atau saat fit and proper test saja. Ini sudah kita pertanyakan kepada panitia, dan sampai saat ini saya tak pernah mendapat penjelasan yang “gambling”. Bahkan saya tak pernah dapat data yang benar soal siapa pesaing saya. Yang saya tahu, pesaing itu hanya nama dan fotonya saja. Tidak ada dialog antar kandidat, ini membuat kita tak tahu siapa rivalnya,” papar dia.
Dari hal-hal itulah, Sukoto pun mempertimbangkan apakah akan terus atau tidak maju dalam Muscab DPC PD Surabaya tersebut. Karena dari pandangan demokrasi, iklim seperti itu tak baik.
“Untuk mundur tidaknya, saya sampai jelang Muscab masih menunggu keputusan partai, apakah mekanismenya diubah atau tidak. Saat ini juga saya mendapat kabar tentang money politic, tentu ini merugikan demokrasi di Demokrat yang menjadi partainya pemerintah. Ini bukan pembelajaran yang baik,” tandas Sukoto didampingi petinggi Memorandum lainnya, Sokip.
Harapannya, dengan situasi seperti itu, Sukoto juga sangat berharap agar pelaksanaan Muscab diundur. Bahkan ada penataan dan perbaikan mekanisme agar Muscab Demokrat itu berjalan dengan jujur dan benar.
Bahkan, menurut Sukoto, selama ini isu money politic memang sempat berhembus di kalangan para kandidat. Namun dengan semakin dekatnya pelaksanaan Muscab ternyata kabar tersebut semakin berhembus kencang.
“Sebagai kader partai demokrat, saya berharap PD bisa memberikan contoh pelksanaan Muscab yang bersih dan jujur bagi partai yang lain,” ujar Sukoto di kantor PWI Jatim, Kamis (30/8).
Oleh karena itu, pria yang menjabat sebagai Direktur Harian Memorandum itu menyebutkan bila musyawarah cabang yang diselenggarakan DPC PD Surabaya kali ini tidak sesuai dengan nilai demokrasi yang benar. Karena selain diwarnai isu politik uang, Muscab PD seakan telah dikondisikan panitia guna memenangkan salah satu kandidat tertentu.
“Dimana mana pelaksanaan muscab itu berlangsung secara terbuka, namun untuk muscab PD justru dilaksanakan secara tertutup,” sesalnya. (anto)
Foto : Sukoto