Surabaya (mediakorannusantara.com) – Komisi A DPRD Jawa Timur menyoroti soal pengurangan plafon anggaran Rancangan APBD (R-APBD) 2023 pada OPD mitra kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Dimana total plafon anggaran seluruh mitra kerja Komisi A pada Rancangan APBD Tahun 2023 sebesar Rp1,481 triliun.
Total plafon anggaran 2023 ini berkurang dari APBD 2022 yakni Rp1,703 triliun dan Perubahan APBD 2022 sebesar Rp1,911 triliun. Plafon R-APBD 2023 ini terhitung berkurang 13 persen dari APBD 2022. Juga, berkurang 22 persen dari P-APBD 2022.
Hal itu sebagaimana diungkapkan Juru Bicara Komisi A DPRD Jatim, Ratnadi Ismaon saat membacakan laporan Komisi A dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat I Komisi-Komisi terhadap Raperda tentang APBD Jatim Tahun 2023, Kamis (3/10/2022).
“Terjadi pengurangan plafon anggaran yang cukup signifikan terhadap mitra kerja Komisi A,” kata Juru Bicara Komisi A DPRD Jatim, Ratnadi Ismaon saat membacakan laporan.
Lebih rinci, Ratnadi Ismaon menjabarkan, bahwa pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim dalam R-APBD 2022, anggarannya berkurang atau dikepras 54 persen dari tahun 2022 sebesar Rp100,719 miliar. Dimana dalam R-APBD 2023 dianggarkan sebesar Rp49,970 miliar.
“Pengurangan lebih dari 54 persen anggaran tersebut, mengancam tidak berjalannya fungsi Dinas Kominfo di tahun 2023. Karena anggaran tersebut hanya cukup untuk membayar gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp31,150 miliar,” sebutnya.
Tak hanya itu, Ratnadi menyebut, belanja operasional dan wajib yang harus dikeluarkan Dinas Kominfo seperti biaya listrik, air, telepon, BBM dan sebagainya mencapai Rp6,517 miliar. Sedangkan untuk anggaran fungsi OPD hanya mampu dipenuhi sebesar Rp1,9 miliar.
“Hal ini sedikit ronis, mengingat tahun 2023 perlu dorongan yang kuat agar program satu data Provinsi Jatim bisa dijalankan,” tegasnya.
Selain itu, Komisi A mengingatkan bahwa pada tahun 2023 juga merupakan masa akhir jabatan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur terpilih. Sehingga pihaknya memandang perlu publikasi yang kuat dan masif terhadap capaian keberhasilan pemerintahan selama 5 tahun.
“Karena itu kami mengusulkan tambahan anggaran di Dinas Kominfo sebesar Rp33,795 miliar,” jelasnya. (KN01)