Kota Batu (mediakorannusantara.com) – Panitia Khusus (Pansus) Badan Usah Milik Daerah (BUMD) DPRD Jawa Timur menggelar rapat kerja bersama PT Jatim GRHA Utama (JGU) beserta tiga anak perusahaannya di Kota Batu, Rabu (17/12/2025).
Salah satu fokus pembahasan adalah minimnya keterlibatan anak perusahaan PT JGU, yakni PT Puspa Agro dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Anggota Pansus BUMD DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga di lingkungan pemerintah provinsi.
“Sinergitas artinya bagian dari pemerintah provinsi harus bekerja sama untuk ikut mengembangkan apa yang dikembangkan oleh pemerintah provinsi,” ujar Sri Untari ditemui usai rapat Pansus BUMD bersama PT JGU di Kota Batu, Rabu (17/12/2025).
Menurutnya, rumah sakit provinsi memiliki kebutuhan rutin akan bahan pangan yang seharusnya dapat dipasok oleh Puspa Agro.
“Rumah sakit butuh beras, butuh sayur, butuh telur, butuh kecap, butuh gula dan sebagainya. Biar disiapkan sama Puspa Agro. Masak dia (Puspa Agro) malah melayani di luar provinsi? Nggak masuk akal itu,” tegasnya.
Sri Untari menyebut terdapat 14 rumah sakit milik Pemprov Jatim yang seharusnya dapat menjadi pasar utama BUMD pangan tersebut.
“Ada 14 rumah sakit provinsi. 14 rumah sakit provinsi itu harus ngambil ke situ. Ini kebijakan afirmasi. Mereka harus ngerti bagaimana membangun sinergitas,” katanya.
Terkait alasan rumah sakit yang selama ini mengambil pasokan dari koperasi, ia menilai hal tersebut tetap bisa diakomodasi melalui pola kerja sama.
“Koperasi kan bisa bekerja sama, koperasi bagian apa, dia (Puspa Agro) bagian apa. Misalkan koperasi bagian berasnya, JGU (Puspa Agro) bagian sayur sama telur, kan masih bisa,” jelasnya.
Untuk itu, Sri Untari menyatakan bahwa Pansus akan menindaklanjuti hasil rapat ini dengan rekomendasi dan mendorong adanya kebijakan yang lebih tegas.
“Nanti di akhir pasti (ada) rekomendasi. Nanti di komisi kita minta supaya kami memberikan tekanan kepada para Direktur Rumah Sakit untuk bisa mengembangkan usaha provinsi yang lain,” ucap dia.
Selain itu, Sri Untari juga mengaitkan pentingnya optimalisasi peran BUMD dengan kondisi keuangan daerah yang masih bergantung pada dana transfer pusat.
“Karena kita ini kondisinya 36,7 itu kita tergantung pada dana transfer pusat. PAD kita (proyeksi 2026) hanya Rp17,24 triliun. Itu kalau buat hidup sendiri, kalau kemudian kita mengandalkan PAD tidak cukup,” paparnya.
Karena itu, Sri Untari menekankan bahwa sinergi antarlembaga dinilai menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Oleh karena itu kita harus berusaha menggali pendapatan melalui berbagai upaya yang bisa dikembangkan dengan cara sinergi,” kata Sri Untari.
Tak hanya itu, ia menyebut bahwa Pansus juga berencana membahas hal ini secara lebih teknis bersama para direktur rumah sakit.
“Sembari jalan, nanti kita pasti akan beberapa hal berkaitan dengan strata rumah sakit dan sebagainya kan kita akan bicara dengan para direktur rumah sakit, di situ kita sisipkan,” sebutnya.
Namun, Sri Untari kembali mengingatkan agar alasan pengadaan dari pihak lain tidak dijadikan hambatan.
“Kenapa sih kok gak ambil beras (Puspa Agro). Kalau alasannya (ambil) koperasi, berbagi dong, banyak kok nge-sub nge-sub itu bisa dibagi-bagi, gak semuanya harus monopoli,” tuturnya.
Terkait kemungkinan kerja sama formal, Sri Untari menyebut skema nota kesepahaman (MoU) dapat dilakukan antara rumah sakit provinsi dan Puspa Agro.
“Yang pertama goodwill (niat baik) dari Ibu Gubernur. Gubernur perintah, maka semua Direktur Rumah Sakit harus melakukan. Bentuknya ya pasti MOU antara JGU melalui Puspa Agro bersama dengan Rumah Sakit Provinsi,” pungkasnya. (KN01)