Surabaya (KN) – Tenaga honorer SMA/SMK di Kota Surabaya resah atas nasib mereka. Pasalnya, belum ada kejelasan status mereka jika SMA/SMK dilimpahkan pengelolaannya dari Pemkot Surabaya ke Pemprov Jatim sesuai UU 23/2014. Mereka mendatangi Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya untuk memertanyakan statu mereka.Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan menjelaskan, pihaknya sudah mengusahakan untuk peralihan tersebut, agar semua komponen sekolah dikelola pemprov. Pelimpahan wewenang dari Dispendik Surabaya ke Dispendik Jatim itu tak hanya sarana prasarana dan PNS, melainkan juga PTT dan GTT
Selain itu, setelah kewenangan ditarik provinsi, Dispendik Surabaya juga menunggu kelanjutan langkah untuk berbagai program di sekolah dan berbagai kebijakan yang selama ini berasal dari Dispendik Surabaya, termasuk penyaluran Bopda untuk penggajian honorer SMA/SMK. “Harapan kami semuanya bisa terjamin,” ungkap Ikhsan.
Terkait pendanaan honorer melalui BOS yang disampaikan Dispendik Provinsi, menurut Ikhsan, jika provinsi mengungkapkan hal tersebut, maka sudah ada kajian terkait pendanaan agar bisa memenuhi operasional lainnya. Menurutnya, penggajian yang biasanya diambil dari Bopda, sejak Oktober 2016 pihaknya belum mengetahui apakah bisa menyalurkan dana melalui Bopda pada SMA/SMK yang wewenangnya sudah dialihkan ke Dispendik Provinsi.
“Keresahan dan kegalauan honorer itu juga menjadi keresahan Walikota. Tak hanya masalah anggaran, tetapi banyak hal lain yang harus diperhatikan,” tambah Ikhsan.
Sementara untuk tuntutan GTT/PTT ditampung pada SD atau SMP, Ikhsan belum bisa memberikan kepastian. Sebab, pihaknya perlu mengkaji banyak hal untuk menyalurkan 1.000 tenaga honorer karena honorer tersebut merupakan bagian penting sistem operasional di sekolah. Kalau tidak didukung dengan tenaga honorer dikhawatirkan aktifitas operasional di sekolah akan terhambat. (Jack)