Jakarta, mediakorannusantara. com –Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2022, Sekolah Indonesia Bangkok (SIB) mengadakan webinar tentang Kurikulum Merdeka dan implementasinya.
Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok, Achmad Wicaksono memberikan apresiasi atas terselenggaranya webinar tersebut.
“Webinar ini sangat penting bagi Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) untuk mempersiapkan penerapan kurikulum merdeka, karena SILN memiliki karakteristik yang berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya di Indonesia, dan juga sangat bervariasi kondisinya. Untuk itu perlu mengetahui bagaimana melakukan dan menyikapi kebijakan Kurikulum Merdeka,” tegas Achmad, seperti dikutip dalam rilis Kemendikbudristek di Jakarta, Minggu (15/5/2022).
Senada dengan itu, Kepala Sekolah Indonesia Bangkok, Susianto dalam laporannya menyampaikan terima kasih atas kolaborasi dan dukungan atas webinar yang diberikan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbudristek dan Perwakilan RI di Bangkok.
“Webinar ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2022 dan mempersiapkan Kurikulum Merdeka pada masing-masing satuan pendidikan di Sekolah Indonesia Luar Negeri,” ungkap Susianto.
Kepala Badan Standar, Kurikulum & Asesmen Pendidikan, Anindito Aditomo, ketika mengawali paparannya pada webinar, Rabu (11/5) yang lalu menyampaikan, Implementasi Kurikulum Merdeka sifatnya sukarela, bertahap sesuai kemampuan dan kesiapan masing-masing satuan Pendidikan.
“Sekolah Indonesia Bangkok yang teridentifikasi di level 3, Merdeka Belajar Mandiri Berbagi artinya teridentifikasi dapat sebagai narasumber potensial di webinar yang mengumpulkan sekolah-sekolah lain. Pendekatannya bukan berdasarkan format dan regulasi, tetapi berdasarkan refleksi insitu, dalam konteks nyata,” jelas Anindito Aditomo.
Selanjutnya, terkait dengan Asesmen Nasional, Anindito menekankan pentingnya hal tersebut.
“Asesmen nasional menilai kinerja kepala sekolah dan pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah (pemda) ingin nilainya bagus, maka pemda perlu mengidentifikasi sekolah yang paling membutuhkan bantuan, dan memberikan bantuan yang diperlukan,” papar Anindito sambil mengungkapkan tentang platform Merdeka Belajar yang dapat memberi keleluasaan kepada guru dalam mengajar, belajar dan berkarya.
Anindito juga menambahkan mengenai latar belakang dirumuskannya Kurikulum Merdeka, Kebijakan Merdeka Belajar, Asesmen Nasional dan Platform Merdeka Belajar.
“Data literasi membaca siswa Indonesia menunjukkan rendahnya kemampuan literasi, tidak meratanya kemampuan siswa, adanya kesenjangan antar daerah, dan ketertinggalan Indonesia pada kemampuan literasi dibanding negara lain,” ungkap Anindito, seraya menegaskan perlu adanya sekolah yang mewadahi anak-anak berbakat meski kemampuan akademisnya kurang, sekolah yang aman, inklusif, holistik, serta menyenangkan.
Webinar yang diselenggarakan secara hibrida ini turut mengundang dan diikuti oleh Plt. Kepala BKHM Kemendikbudristek, Atase Pendidikan dan Kebudayaan dari beberapa negara, para kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan dari tiga belas Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), dan Community Learning Center (CLC) dari Sabah dan Serawak.
Para peserta tampak antusias mengikuti webinar, khususnya dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas seputar kebijakan Kurikulum Merdeka di Sekolah Indonesia Luar Negeri. Selain itu dibahas pula isu-isu implementasi Kurikulum Merdeka, seperti integritas, penguatan karakter, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan bahan ajar. ( wan/inf)