Surabaya (KN) – Komisi C DPRD Jatim mempertanyakan menurunnya kinerja PT Panca Wira Usaha (PWU) salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim. Pasalnya, setoran Pendapat Akhir Daerah (PAD) pada prognosis tahun 2015 turun drastis dan tidak wajar dibanding tahun-tahun sebelumnya.Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq di DPRD Jatim, Kamis (29/10/2015) mengatakan PT PWU Jatim juga memiliki hutang totalnya hampir Rp 80 miliar ke berbagai bank dengan bunga antara 12-16 persen per tahun. Diantaranya, hutang ke Bank Danamon sebesar Rp 14 miliar bunga 12 persen dengan jaminan aset berupa hotel Bekizar. Kemudian ke bank lain bunga 12 persen per tahun dengan jaminan aset berupa hotel Varna sebesar Rp 13,5 miliar.
“Aset-aset yang dijadikan jaminan itu merupakan aset yang iddle atau layak untuk pengembangan usaha PT PWU. Patut diduga ini bagian cara penghilangan aset Pemprov Jatim dengan cara yang kurang profesional,” ujarnya.
Ia juga khawatir Gubernur Jatim selaku pemegang saham mayoritas PT PWU Jatim dijebak dan tidak dilapori secara rinci dan mendetail menyangkut temuan masalah baru yang dihadapi PT PWU Jatim. “Terbukti, Biro Perekonomian selaku koordinator BUMD-BUMD milik Pemprov Jatim juga baru mengetahui soal ini karena tak pernah dilapori,” ungkap Thoriq.
Bukan itu saja, Biro Perekonomian Jatim juga sempat membantah ketika PT PWU memaparkan prognosa deviden yang hendak disetorkan tahun 2015 yang hanya Rp 5 miliar. Padahal keuntungan sebelum dipotong pajak tahun-tahun sebelumnya jauh di atas itu. Tahun 2011 keuntungan PWU sebelum dipotong pajak sebesar Rp 16,8 miliar, tahun 2012 turun menjadi Rp 14,7 miliar, 2013 naik lagi menjadi Rp 19,1 miliar, 2014 turun menjadi Rp 12,9 miliar dan prognosa 2015 turun tidak wajar menjadi Rp 5 miliar.
Padahal, BUMD lain milik Pemprov Jatim kendati kondisi ekonomi kurang stabil, namun deviden yang disetorkan turun tapi masih dalam kewajaran. Dicontohkan, PT SIER deviden tahun 2014 sebesar Rp 8 miliar tapi 2015 turun sekitar Rp 1,5 miliar tinggal Rp 6,5 miliar.
“Kalau PWU turun dari Rp 12,9 miliar menjadi Rp 5 miliar itu jelas tidak wajar. Sekarang ini belum krisis tapi hanya perekonomian kurang stabil. Kalau hanya segitu, yah sama saja PWU tidak kerja,” tegasnya. (wan)