KORAN NUSANTARA
indeks Surabaya

Setelah Sahudi Lengser, Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Jadi Rebutan

bakSurabaya (KN) – Setelah Sahudi lengser dari jabatanya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Surabaya karena masa perpanjangan jabatanya telah habis pada 1 Jli 2011. Kini jabatan setrategis kepala Dinas Pendidikan Surabaya itu menjadi incaran partai. Entah apa yang menjadi pesona atau daya tariknya, yang jelas untuk jabatan ini, intervensi partai sangat terasa.

Tetapi kabarnya Waliota Surabaya Tri Rismaharini yang dikenal kokoh dengan pendiriannya itu, kini sudah memiliki calon sendiri. Sementara, partai pengusungnya berkeinginan orang yang memimpin dinas itu, adalah orang yang sepaham dengan partainya.

Seperti disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono. Menurut anggota dewan dari Faraksi PDIP yang sudah dua periode duduk di kursi legislatif ini, meminta dalam menempatkan figur sebagai kepala Dinas Pendidikan Surabaya penganti Sahudi Walikota perlu mengingat partai mana yang mengusungnya. Politikus PDIP Surabaya ini mengakui jika siapa yang akan menjabat sebagai kepala Dinas Pendidikan adalah hak prerogatif Walikota, namun siapa yang akan menjabat harus melalui persetujuan partainya.

“Kan perlu juga ingat siapa partai yang mengusung Walikota.. Partai juga memikul beban Walikota saat membantu di kampanye soal pendidikan. Untuk itu, dalam menentukan kepala Dinas Pendidikan, seharusnya Walikotai kota mengajak bicara wakilnya dan partai yang mengusungnya,” tegas Baktiono.

Tersirat jika PDIP menginginkan pengganti Sahudi adalah orang dari internal Dinas Pendidikan itu sendiri. Berbeda dengan wacana partai lain yang menginginkan jika pengganti Sahudi sebaiknya dari luar PNS atau pemerhati pendidikan agar konsep pendidikan di Surabaya lebih maju.

Bisa saja, PDIP memiliki kader dari orang dalam Dinas Pendidikan. “Akan lebih bagus lagi jika dalam menunjuk calon kepala Dinas Pendidikan didahului dengan fit and proper test di dewan. Calon penggantinya harus seseorang yang mengerti soal pendidikan, pangkatnya memenuhi dan sebaiknya dari lingkungan dinas itu sendiri, supaya dapat melanjutkan program-program yang baik dari pendahulunya,” ujar Baktiono.

Anggota Komisi D yang lain, Fatkur Rohman anggota dewan dari Fraksi PKS menyarankan agar Walikota melibatkan dewan dalam proses pemilihan kepala Dinas Pendidikan. Alasannya, dampaknya akan lebih baik daripada berkutat pada hak prerogatifnya. (Jack)

Foto : Baktiono

Related posts

Uji Fungsi Dislaikad, Jamin Kesiapan Operasional Alutsista

kornus

Toko Elektronik Jl Tambakrejo Terbakar

kornus

Kusnadi Sampaikan Pesan Presiden Jokowi Soal Penyerapan Anggaran Pemprov Jatim dan Vaksinasi

kornus