Magetan – Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan ((PDIP), Deni Wicaksono yang berangkat dari Dapil Jatim IX Jatim (Kabupaten Trenggalek, Pacitan, Magetan, PPonorogo dan Ngawi melakukan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat-Reses I Tahun 2021 di Desa Bangunasri, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Rabu (3/3/2021), banyak banyak menemukan kejanggalan dan menampung masukan warga terkait pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang tak maksimal, dan tentang pemberdayaan ekonomi (UMKM) di pedesaan.
Mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat, Deni Wicaksono mengakui memang masih ada beberapa pelayanan kesehatan di rumah sakit yang kurang baik atau tidak maksimal. Bahkan banyak masyarakat dibeberapa daerah yang kesulitan atau ditolak masuk rumah sakit saat memerlukan perawatan dan berobat di rumah sakit. “Ini akan kami tindaklanjuti. Saya yang mendapat mandat dari Fraksi PDIP di Komisi E DPRD Jatim yang membidangi kesejahteraan rakyat akan bertindak cepat terkait pelayanan BPJS ini,”ujar Deni.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga sedang mengakoomodir data terkait masyarakat tidak mampu yang belum menjadi peserta BPJS.
Sebab, kata dia, ada anggaran dari pemerintah pusat bagi peserta BPJS, khususnya bagi masyarakat Jawa Timur untuk menjadi peserta BPJS. “Monggo yang belum punya BPJS didata. Nanti akan kami kawal penuh. Karena ini untuk masyarakat yang tidak mampu, ” tegas dia.
Soal bantuan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Deni Wicaksono yang juga Ketua Bappilu DPD PDIP Jatim ini menuturkan, pihaknya akan coba menmperjuangkan aspirasinya untuk dibawa di Komisi E DPRD Provinsi Jatim serta akan mengusulkan program bantuan UMKM tersebut bagi masyarakat.
” Terus terang, di tengah pandemi Covid-19 ini sektor UMKM menjadi hal yang vital untuk menopang perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Desa Bangunasri, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan,” ungkapnya.
Dia menandaskan, penyerapan aspirasi pada reses I Tahun 2021 ini dirinya memang fokus pada pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan melihat dari bawah ( bottom up).
“Jadi masyarakat itu keluhannya apa dan yang kita tampung hari ini, khususnya terkait pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan UMKM yang masuk pada proses reses ini, ” ucap Deni Wicaksono.
Mengenai keluhan warga Bangunasri yang memiliki kartu BPJS tapi ketika berobat ke rumah sakit masih dipungut biaya, Deni Wicaksono menegaskan, dirinya akan mengecek dari pelayanan apa yang dipungut biaya. Karena ini terjadi di rumah sakit swasta, bukan di rumah sakit pemerintah milik Provinsi.
Tapi yang jelas, lanjut dia, pihaknya akan berkoordinasi untuk melihat itu. “Kalau memang ada pelanggaran kami akan melakukan tindakan. Tapi kalau sudah sesuai aturan, ya kami tak bisa berbuat apa-apa. Karena ada beberapa hal seperti obat atau hal lain yang belum terkover. Dan kami akan usulkan untuk semua proses pelayanan kesehatan bisa dikover BPJS, ” pungkas dia. (KN01)