Surabaya (mediakorannusantara.com) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M Sarmuji, mengemukakan sejumlah opsi alternatif terkait mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.
Sarmuji berpandangan bahwa Pilkada kembali dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sangat mungkin bisa dilakukan, tetapi dengan sejumlah penyempurnaan.
“Beberapa opsi bisa kita sodorkan. salah satunya adalah kembali ke DPRD, tentu dengan penyempurnaan,” kata Sarmuji kepada awak media di Surabaya, Minggu (29/12/2024).
“Kenapa perlu penyempurnaan, karena Pilkada langsung hari ini itu sebenarnya jawaban atas kritik atas pemilihan melalui DPRD, tetapi setiap solusi itu pasti akan menimbulkan problem baru,” imbuhnya.
Selain usulan kembali ke DPRD, Sarmuji juga menawarkan opsi lain, yakni adaptasi model pemilu lokal seperti di Amerika Serikat. Menurutnya, mekanisme ini memungkinkan partai politik mengusung calon kepala daerah saat Pemilu DPRD kabupaten atau provinsi.
“Misalnya, jika suatu partai memenangkan Pemilu lokal, mereka bisa mengusulkan calon bupati, wali kota, atau gubernur yang telah dipilih sebelumnya. Meskipun tidak sama persis dengan Amerika, model ini dapat menjadi pertimbangan,” jelasnya.
Di samping itu, Sarmuji menuturkan opsi lain yang dinilai lebih mudah diimplementasikan adalah pemilihan gubernur melalui DPRD dengan tahapan-tahapan tertentu.
Ia juga mengusulkan agar pemilihan gubernur diawali dengan persetujuan dari pemerintah pusat.
“Misalnya, DPRD mengajukan lima calon gubernur ke pemerintah pusat. Setelah itu, pemerintah pusat menyaring menjadi tiga calon yang kemudian dipilih oleh DPRD,” terangnya.
Menurut Sarmuji, status gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, menjadi alasan kuat untuk menguji mekanisme ini terlebih dahulu.
“Jadi rasa-rasanya untuk pemilihan gubernur sebenarnya bisa disepakati lebih dulu jalan keluarnya untuk perbaikan sistem Pemilu kepala daerah di Indonesia,” jelas dia.
Dalam pandangannya, Sarmuji menilai bahwa model Pilkada melalui DPRD, dinilai lebih realistis untuk tahap awal.
“Yang paling lebih mudah disepakati tadi, dicoba dulu pemilihan gubernur dan wakil gubernur melalui sistem yang baru, tidak langsung dengan pemilihan DPRD, tetapi bisa di awalnya itu persetujuan pemerintah pusat,” tandasnya. (KN01)